Kepala Sekretaris Kepresidenan Bidang Kebijakan Republik Korea, Kim Yong-beom, terliihat sedang memberikan pengarahan terkait kompleks industri yang 100% menggunakan energi terbarukan pada konferensi pers yang digelar pada tanggal 10 Juli 2025 di Kantor Kepresidenan Republik Korea. (Yonhap News)

Penulis: Xu Aiying

Kantor Kepresidenan Republik Korea mengungkapkan pada tanggal 10 Juli 2025 bahwa pemerintah akan mendorong pembuatan undang-undang khusus terkait pembentukan kota baru dan kompleks industri yang 100% menggunakan energi terbarukan (RE100).

Kepala Sekretaris Kepresidenan Bidang Kebijakan Republik Korea, Kim Yong-beom, mengungkapkan hal tersebut dalam pengarahan yang digelar hari itu.

Kim berkata, "Dalam rapat yang dipimpin oleh presiden, pihak terkait telah melaporkan arah pembangunan kompleks industri RE100."

Kompleks industri RE100 merupakan sebuah kompleks industri yang menggunakan 100% potensial energi terbarukan di daerah terkait.

Standar pembangunan kompleks industri RE100 adalah mendorong perusahaan-perusahaan teknologi termutakhir agar mau masuk ke dalam daerah yang memiliki sumber energi terbarukan yang kaya dan membuat mereka menggunakan energi tersebut.

Presiden Lee Jae Myung memerintahkan peninjauan lokasi pembangunan dan pendidikan terkait serta pemberian diskon listrik untuk kompleks industri tersebut."

Kim menjelaskan, "Penyusunan ulang kompleks industri yang menggunakan energi terbarukan bukanlah sekadar pembagian sederhana, tetapi merupakan hal penting untuk pertumbuhan nyata yang bisa menciptakan lapangan kerja dan sumber makanan di daerah terkait."

Kim menambahkan, "Diharapkan bahwa kompleks industri RE100 akan menjadi langkah pertama dan mampu berperan sebagai kota baru dalam bidang energi serta mendorong perekonomian daerah.

Gugus tugas terkait akan dibentuk dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya; Kementerian Ekonomi dan Keuangan; serta Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi.

Kim juga mengungkapkan bahwa pembentukan undang-undang terkait merupakan tahapan utama yang akan dikejar sebelum pembangunan resmi kompleks industri tersebut.


xuaiy@korea.kr