Penulis: Kim Hyelin

Pada tanggal 7 Juli 2025 Kementerian Luar Negeri menyatakan penyesalannya atas keputusan UNESCO yang menolak meninjau ulang status Warisan Budaya Dunia bagi fasilitas industri modern Jepang, termasuk Pulau Hashima (Pulau Kapal Perang).

Sebagian besar media Korea, termasuk Yonhap News, mengutip pernyataan seorang pejabat Kemenlu terkait hal tersebut.

Ia mengatakan, "Dalam rapat, perwakilan pemerintah Korea telah mengkritik sikap Jepang yang tidak melaksanakan dengan tulus janji-janjinya dan keputusan Komite Warisan Dunia terkait pendaftaran fasilitas industri modern Jepang. Kami menekankan bahwa pihak komite harus meninjau langsung permasalahan tersebut."

Ia menambahkan, "Kami sangat menyesal karena tidak bisa mendapatkan suara yang cukup untuk peninjauan masalah ini walaupun kami sudah berusaha sebaik mungkin."

Ia menjelaskan, "Akan tetapi, dalam proses sebelum konsultasi dengan para negara anggota, pihak komite telah menekankan bahwa proses peninjauan untuk keputusan penetapan tersebut adalah hak dan prinsip yang harus dilakukan. Hal ini disetujui pula oleh banyak negara anggota."

Kemudian ia berkata, "Pemerintah Korea menggunakan kembali kesempatan penetapan fasilitas industri modern Jepang sebagai warisan dunia dalam rapat komite, sebagai waktu yang tepat untuk mengungkapkan sudut pandang Korea secara resmi."

Ia pun menekankan, "Kami akan terus menekan (Jepang) untuk melaksanakan janjinya sendiri terkait keputusan Komite Warisan Dunia melalui pertemuan bilateral maupun multilateral."

Pejabat tersebut kemudian menutup, "Walaupun Pemerintah Korea telah mengungkapkan sudut pandangnya terhadap masalah di masa lalu, kami tetap mengajak Jepang untuk terus melakukan kerja sama yang berorientasi masa depan melalui kepercayaan satu sama lain."

Sesi ke-47 Komite Warisan Dunia digelar pada hari itu di Paris, Prancis. Para anggota membahas apakah evaluasi atas pelaksanaan keputusan terkait fasilitas industri Jepang akan dimasukkan ke dalam agenda resmi.

Jepang mengajukan proposal yang telah disunting, tanpa menyinggung isu-isu yang dikemukakan Korea. Dalam pemungutan suara, tujuh negara mendukung proposal Jepang, sementara tiga negara menolaknya.


kimhyelin211@korea.kr