Penulis: Park Hye Ri

Pemerintah Korea memperkuat sistem dukungan untuk korban kejahatan seksual di ruang digital. Pemerintah mengoperasikan Pusat Bantuan Korban Kejahatan Seksual di Ruang Digital selama 24 jam sehari 365 hari setahun. Pemerintah juga mengelola pusat panggilan konsultasi di nomor 1366 untuk membantu para korban.

Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga meninjau dan menetapkan Rencana Dasar Kedua untuk Kebijakan Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Wanita yang memuat isi tersebut pada tanggal 24 April 2025 di Panitia Pencegahan Kejahatan Seksual Wanita ke-13.

Rencana tersebut memiliki visi "Rutinitas Harian yang Aman dari Kejahatan Seksual, Masyarakat yang Menghormati Semua Orang." Rencana ini menekankan penguatan sistem respons terhadap kejahatan seksual digital secara sistematis, serta memperketat perlindungan terhadap kolompok rentan seperti anak-anak dan remaja dengan mengingat peningkatan kasus dalam beberapa tahun terakhir.

Kementerian tersebut mengubah Pusat Bantuan Korban Kejahatan Seksual di Ruang Digital menjadi Pusat Tanggapan Komprehensif Kejahatan Seksual di Ruang Digital. Selain itu, pusat tersebut akan menangani berbagai tugas mulai dari penghapusan dan pemblokiran distribusi video ilegal hingga mendukung proses investigasi dan penghukuman pelaku. Sebuah situs web terintegrasi juga akan mempercepat proses pelaporan, konsultasi, dan penyediaan informasi bagi para korban.

Perusahaan-perusahaan yang menerima permintaan penghapusan video ilegal diwajibkan untuk segera memblokir video tersebut dan menjalani pemeriksaan wajib oleh Komisi Standar Komunikasi Korea. Selain itu, proses dukungan penghapusan akan diotomatisasi, termasuk untuk video pemalsuan dalam berbasis kecerdasan buatan dan video ilegal lainnya.

Pemerintah juga akan memperkuat investigasi terhadap kejahatan seksual digital yang terjadi di platform tertutup seperti Telegram. Untuk itu, cakupan penyelidikan bawah tanah akan diperluas, mencakup tidak hanya anak-anak dan remaja, tetapi juga orang dewasa. Pemerintah juga berencana bergabung dengan Budapest Convention untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pelestarian bukti kejahatan siber.

Selain itu, pemerintah mempertimbangkan untuk memperkenalkan sistem perintah perlindungan yang memungkinkan korban penguntitan mengajukan permintaan perlindungan langsung ke pengadilan. Langkah-langkah keselamatan lainnya seperti pemantauan mingguan selama 30 hari pertama setelah laporan penguntitan, pemasangan kamera pengawas pintar, dan dukungan pengamanan pribadi juga akan diperkuat.

Pemerintah juga mempromosikan usulan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Remaja dari Kejahatan Seksual untuk memperkuat perlindungan terhadap korban dalam kasus distribusi materi eksploitasi seksual anak, grooming, dan prostitusi.

Penjabat Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Shin Young-sook mengatakan, "Rencana dasar ini berisi tugas-tugas kebijakan untuk merespons secara proaktif berbagai bentuk kekerasan baru terhadap wanita dan menghilangkan celah dalam perlindungan korban."

Ia menambahkan, "Kami akan melakukan segala upaya untuk menjamin rutinitas harian yang bebas dari kekerasan terhadap wanita."

hrhr@korea.kr