Seorang pihak terkait terlihat sedang melihat poster terkait pencegahan kejahatan deepfake pada bulan November 2024 di Pusat Bantuan Korban Kejahatan Seksual di Ruang Digital, Institut Hak Asasi Wanita Korea. (Yonhap News)

Penulis: Gil Kyuyoung

Korban kejahatan seksual di ruang digital akan bisa mendapatkan bantuan dengan lebih cepat dan efisien.

Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga bersama Institut Hak Asasi Manusia Korea pada tanggal 14 Februari 2025 mengunjungi Kantor Konsultasi Khusus untuk Korban Kejahatan Seksual di Ruang Digital yang baru dibuka Januari 2025 di Kota Wonju, Provinsi Gangwon.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait bantuan terpadu untuk korban-korban kejahatan seksual di ruang digital, mulai dari proses penghapusan konten ilegal hingga pemulihan kehidupan sehari-hari.

Para pihak terkait juga berdiskusi terkait arah kerja sama antara Pusat Bantuan Korban Kejahatan Seksual di Ruang Digital dengan kantor-kantor konsultasi yang berada di berbagai wilayah.

Pemerintah berencana untuk mengubah kantor-kantor konsultasi tersebut menjadi pusat bantuan untuk para korban kejahatan seksual di ruang digital sehingga bisa membentuk sistem bantuan terpadu bagi para korban di 17 provinsi dan kota yang ada di Korea.

Sebelumnya, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga telah mengamendemen Undang-undang Pencegahan Kekerasan Seksual sehingga bantuan untuk penghapusan konten ilegal bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Amendemen tersebut juga memperkuat sistem bantuan untuk para korban, salah satunya melalui pendirian Pusat Bantuan Korban Kejahatan Seksual di Ruang Digital.

Kementerian akan mengelola pusat panggilan konsultasi di nomor 1366 untuk membantu para korban. Setelah melalui proses uji coba, pusat panggilan tersebut akan dikelola secara resmi per April 2025.

Pusat panggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari rencana pengetatan tanggapan kejahatan seksual deepfake yang sempat diumumkan oleh Kementerian pada bulan November 2024.

Kementerian juga masih terus meninjau pelaksanaan berbagai kebijakan terkait dengan menggelar rapat untuk tanggapan kejahatan seksual di ruang digital. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Komisi Komunikasi Korea dan Badan Kepolisian Nasional Korea.

Tak hanya itu, Kementerian juga akan menambah anggaran dan personel di Pusat Bantuan Korban Kejahatan Seksual di Ruang Digital agar bisa memantau dan memberikan konsultasi selama 24 jam.

Kementerian pun akan membentuk ruang pelaporan dan laman terpadu serta memperbaiki sistem penghapusan konten ilegal.

Kementerian mengungkapkan, "Melalui pembukaan Pusat Bantuan Korban Kejahatan Seksual di Ruang Digital di wilayah Provinsi Gangwon, pemerintah bisa memberikan layanan pemulihan dan konsultasi para korban dalam jarak dekat di 17 provinsi dan kota yang ada di Korea."

Kementerian menambahkan, "Kami akan meningkatkan bantuan dan menjaga sistem agar Pusat Bantuan Korban Kejahatan Seksual di Ruang Digital dan kantor konsultasi di daerah bisa berfungsi sebagai pusat tanggapan terhadap kejahatan seksual di ruang digital."


gilkyuyoung@korea.kr