Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kehakiman akan memperkuat dukungan kebijakan secara sistematis untuk melindungi tenaga kerja asing yang mengalami penunggakan gaji. Foto di atas menunjukkan para pekerja migran yang menggunakan topi tradisional Vietnam saat sedang memanen kentang pada tanggal 23 Juli 2025 di sebuah ladang pertanian yang terletak di Kota Gangneung, Provinsi Gangwon. (Yonhap News)
Penulis: Aisylu Akhmetzianova
Pemerintah akan memperkuat dukungan kebijakan secara sistematis untuk melindungi tenaga kerja asing yang mengalami penunggakan gaji.
Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kehakiman mengungkapkan bahwa pengawas ketenagakerjaan akan mengunjungi Pusat Detensi Warga Negara Asing (WNA) dua minggu sekali untuk memberikan konseling terkait penunggakan gaji tersebut.
Kunjungan tersebut telah dimulai untuk pertama kalinya pada tanggal 29 Desember 2025 dan akan terus dilanjutkan ke lima pusat detensi, yaitu di Hwaseong, Cheongju, Yeosu, Incheon, dan Ulsan.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pembebasan kewajiban pelaporan dan pembebasan sementara dari detensi berdasarkan kewenangan jabatan yang diumumkan oleh Kementerian Kehakiman.
Hasil konseling dalam kunjungan ke pusat detensi tersebut akan digunakan untuk meninjau apakah konseling terkait akan diperluas ke 14 kantor imigrasi atau tidak.
Petugas konseling di pusat detensi akan terlebih dahulu menghimpun data pemberi kerja serta rincian kasus yang dialami korban lalu menyampaikan data tersebut kepada Kementerian Tenaga Kerja.
Selain itu, Kementerian juga akan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk layanan penerjemahan dan penjurubahasaan agar konseling dan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dapat dilakukan dalam pusat detensi.
Pengumuman terkait penunggakan gaji akan dibuat dalam empat bahasa (Inggris, Mandarin, Vietnam, dan Thailand), kemudian dikirimkan ke 19 fasilitas detensi yang berada di Korea.
Apabila penunggakan gaji berhasil dibuktikan oleh pengawas ketenagakerjaan, kantor imigrasi yang berwenang akan memutuskan pembebasan sementara dari detensi serta membantu percepatan penyelesasian permasalahan tunggakan gaji tersebut.
aisylu@korea.kr
