Penulis: Kim Hyelin

Kelompok sipil Korea dan Jepang menuntut pemerintah Jepang untuk mengungkap kebenaran di balik kerja paksa warga Korea di Tambang Sado, Prefektur Niigata, Jepang. Tuntutan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan satu tahun penetapan Tambang Sado sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Pusat Kebenaran dan Keadilan Sejarah di Seoul serta Jaringan Peneliti Mobilisasi Kerja Paksa Jepang pada tanggal 27 Juli 2025 mengeluarkan pernyataan bersama kelompok sipil Korea dan Jepang.

Dalam pernyataan tersebut mereka menyatakan, "Kami menuntut agar pemerintah Jepang mengungkap kebenaran tentang kerja paksa warga Korea di situs warisan Revolusi Industri Meiji dan Tambang Sado, serta menggambarkan sejarahnya secara benar."

Komite Warisan Dunia UNESCO pada tanggal 27 Juli 2024 menambahkan Tambang Sado ke dalam Daftar Warisan Dunia. Sebelumnya, pada tanggal 5 Juli 2015, Situs Revolusi Industri Meiji Jepang: Besi dan Baja, Pembuatan Kapal, dan Penambangan Batu Bara masuk dalam daftar tersebut. Situs Revolusi Industri Meiji Jepang termasuk Pulau Hashima yang juga dikenal sebagai tempat kerja paksa warga Korea.

Kelompok sipil tersebut mengecam pemerintah Jepang karena tidak memenuhi janjinya kepada Korea dan komunitas internasional untuk "menampilkan sejarah kerusakan secara setia" saat mengajukan Tambang Sado ke daftar warisan UNESCO.

Pada Juli tahun 2024 pemerintah Jepang berjanji akan "melaksanakan secara setia dan menyeluruh rekomendasi resolusi, khususnya dengan mengenang secara tulus para pekerja dari Semenanjung Korea, serta berkonsultasi secara erat dengan Korea."

Menanggapi hal tersebut, Komite Warisan Dunia UNESCO mengakui pencatatan tambang Sado sebagai warisan dunia dengan merekomendasikan agar pemerintah Jepang "menyusun strategi penjelasan dan pameran yang mencakup seluruh sejarah kegiatan penambangan yang terjadi di lokasi tersebut, serta memperbaiki fasilitas dan peralatan terkait."

Kelompok sipil juga mengkritik pameran di Museum Sejarah Aikawa dekat Tambang Sado karena hanya menyebut bahwa warga Korea menjalani kerja yang berat, bukan kerja paksa. Mereka juga menyampaikan bahwa "tidak ada pameran yang memberikan informasi tentang kerja warga Korea di fasilitas informasi Kirarium Sado, dan daftar pekerja dari Semenanjung Korea yang dikumpulkan oleh Prefektur Niigata juga tidak ditampilkan."

Kelompok sipil menegaskan, "Situasi ini bertentangan dengan semangat UNESCO yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai universal, yaitu perdamaian dan hak asasi manusia berdasarkan warisan sejarah dan budaya."

kimhyelin211@korea.kr