Sosial

2025.04.24

Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul terlihat sedang berbicara di rapat Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi pada tanggal 23 April 2025 di Majelis Nasional. (Yonhap News)

Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul terlihat sedang berbicara di rapat Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi pada tanggal 23 April 2025 di Majelis Nasional. (Yonhap News)



Penulis: Kim Seon Ah

Pemerintah Korea telah mengajukan keberatan dan mendesak pemerintah Tiongkok untuk mengambil tindakan terkait struktur yang dipasang secara sepihak oleh Tiongkok di PMZ (Zona Tindakan Sementara) di Laut Kuning.

Pemerintah Korea dan Tiongkok membahas isu tentang struktur yang dipasang secara sepihak oleh Tiongkok di PMZ di Dialog Kerja Sama Maritim ketiga pada tanggal 23 April 2025 di Seoul.

Direktur Jenderal Asia Timur Luat dan Asia Tengah Kementerian Luar Negeri Korea Kang Young-shin dan Direktur Jenderal Perbatasan dan Urusan Maritim Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Liang menghadiri sebagai delegasi utama dalam dialog tersebut.

Tiongkok mengklaim bahwa struktur yang mereka pasang adalah fasilitas budidaya perikanan laut dalam. Pada tahun 2018 dan 2024 Tiongkok telah memasang fasilitas tersebut di PMZ di laut kuning. Pada tahun 2022 Tiongkok telah memasang struktur mirip dengan fasilitas yang digunakan dalam operasi pengeboran minyak.

Pada bulan Februari lalu ketika Korea melakukan inspeksi struktur yang pihak Tiongkok pasang, ketegangan terjadi antara penjaga pantai kedua negara. Insiden tersebut meningkatkan tuntutan domestik agar pemerintah Korea memperkuat responsnya.

Pemerintah Korea sedang mempertimbangkan tindakan balasan, termasuk pemasangan struktur budidaya serupa di wilayah tersebut sebagai respons proporsional terhadap tindakan Tiongkok.

Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul mengungkapkan di Majelis Nasional, "Pemerintah Korea akan meninjau langkah-langkah yang efektif termasuk tindakan respons proporsional."

Menlu Cho mengatakan, "Pemerintah sedang mengadakan pertemuan lintas lembaga terkait isu ini, dan telah pernah membahas isu ini melalui NSC (Dewan Keamanan Nasional) beberapa kali."

sofiakim218@korea.kr

konten yang terkait