Presiden Lee Jae Myung (ketiga dari kanan) terlihat sedang memberikan pernyataan dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Korea-Tiongkok yang digelar pada tanggal 5 Januari 2026 (waktu setempat) di Balai Agung Rakyat, Beijing, Tiongkok. (Cheong Wa Dae)

Penulis: Park Hye Ri

Dalam kunjungan kenegaraan resmi ke Tiongkok, Presiden Lee Jae Myung mengungkapkan bahwa ia telah mengusulkan penarikan garis tengah dalam Zona Pengaturan Sementara (PMZ) di Laut Kuning sebagai solusi atas persoalan bangunan laut milik Tiongkok.

Presiden Lee mengungkapkan hal tersebut dalam jamuan makan siang dengan rombongan wartawan pada tanggal 7 Januari 2026 (waktu setempat) di Shanghai Press Center.

Ia mengatakan, "Di Laut Kuning terdapat wilayah perairan masing-masing dan di bagian tengahnya terdapat bagian yang dikelola bersama."

Presiden Lee melanjutkan, "Saya mengusulkan agar garis tengah ditarik secara jelas lalu wilayah di dalamnya dikelola dengan pembagian yang tegas. Kami sepakat untuk melanjutkan pembahasan ini melalui perundingan teknis."

Terkait bangunan laut yang dipersoalkan, ia menyebutkan bahwa terdapat dua fasilitas budi daya dan satu fasilitas pengelolaan.

Presiden Lee menyatakan, "(Pihak Tiongkok) menyampaikan bahwa fasilitas pengelolaan tersebut akan ditarik sehingga kemungkinan akan dipindahkan."

Persoalan bangunan di Laut Kuning mencuat karena Korea dan Tiongkok memiliki Zona Ekonomi Eksklusif yang saling tumpang tindih. Bangunan-bangunan tersebut dibangun di dalam PMZ yang seharusnya dikelola bersama sehingga memicu perdebatan diplomatik antara kedua negara.

Pada hari itu Presiden Lee juga menghadiri Korea-China Venture Startup Summit dan menekankan pentingnya konektivitas ekosistem rintisan kedua negara untuk mendorong pertumbuhan bersama.

Rangkaian kunjungan kenegaraan resmi selama empat hari tersebut ditutup dengan kehadiran Presiden Lee dalam peringatan 100 tahun pendirian Gedung Pemerintahan Sementara Republik Korea.


hrhr@korea.kr