Presiden Lee Jae Myung (ketiga dari kiri) pada tanggal 11 Desember 2025 terlihat sedang menyampaikan sambutan dalam laporan kinerja Kementerian Ekonomi dan Keuangan serta Badan Data Nasional tahun 2026 yang digelar di Kompleks Pemerintahan Sejong. (Kantor Kepresidenan Republik Korea)
Penulis: Lee Jihae
Pemerintah Korea tengah mendorong pembentukan dana kekayaan negara ala Korea.
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi dan Keuangan, Koo Yun Cheol, pada tanggal 11 Desember 2025 menyatakan dalam laporan kinerja Kementerian Ekonomi dan Keuangan yang digelar di Sejong bahwa pemerintah akan mendorong pembentukan dana kekayaan negara ala Korea guna mengakumulasi dan meningkatkan kekayaan nasional secara sistematis serta mewariskannya kepada generasi mendatang.
Untuk itu, Kementerian Ekonomi dan Keuangan berencana membentuk dana tersebut pada paruh pertama tahun 2026 dengan melakukan benchmarking terhadap contoh keberhasilan di luar negeri, termasuk Temasek milik Singapura dan Future Fund milik Australia.
Dana kekayaan negara yang baru dibentuk ini akan dikelola berdasarkan prinsip komersial yang berorientasi pada profit, baik melalui investasi di dalam maupun di luar negeri. Sumber pendanaan dana tersebut akan berbasis pada penerimaan negara, dengan memanfaatkan pula saham yang diterima melalui pembayaran pajak dalam bentuk barang (in-kind).
Kementerian Ekonomi dan Keuangan juga menargetkan pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar "1,8 persen + α", sekaligus mendorong pemulihan tingkat pertumbuhan potensial.
Sejalan dengan itu, pemerintah menetapkan tahun 2026 sebagai tahun pertama lompatan besar ekonomi Korea dan akan secara aktif mendorong kebijakan di enam bidang utama, yakni penguatan perencanaan dan koordinasi kebijakan ekonomi, pemulihan pertumbuhan potensial, stabilisasi kehidupan masyarakat serta penanganan ketimpangan, kerja sama ekonomi global yang strategis, penciptaan kekayaan nasional secara proaktif, serta reformasi fiskal, perpajakan, dan sektor publik. Pemerintah juga akan terus melaksanakan agenda transformasi besar berbasis kecerdasan buatan (AI) serta 15 proyek unggulan ekonomi super-inovatif.
Terkait isu pelonggaran pemisahan antara sektor keuangan dan sektor non-keuangan, pemerintah memutuskan untuk mengakomodasi sebagian tuntutan dunia usaha dengan memperkenalkan pengecualian regulasi bagi perusahaan induk yang dikaitkan dengan investasi daerah. Salah satu langkah utamanya adalah pelonggaran kewajiban kepemilikan saham perusahaan cicit oleh perusahaan induk umum, dari 100 persen menjadi minimal 50 persen. Revisi undang-undang terkait diperkirakan akan dilakukan paling cepat pada awal tahun 2026.
jihlee08@korea.kr
