Penulis: Lee Da Som

Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwa resolusi Teknologi Baru dan Hak Asasi Manusia (terjemahan tidak resmi) telah diadopsi melalui konsensus (kesepakatan tanpa pemungutan suara) pada Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-59 pada tanggal 7 Juli 2025. Resolusi ini diajukan atas prakarsa pemerintah Korea.

Lebih dari 60 negara, termasuk negara anggota utama Dewan HAM seperti Jepang, Jerman, Prancis, Spanyol, Meksiko, dan Chili, turut berpartisipasi sebagai negara pengusul bersama.

Resolusi tersebut merupakan resolusi pertama di tingkat Dewan HAM yang membahas dampak teknologi baru termasuk kecerdasan buatan dan mahadata terhadap hak asasi manusia.

Resolusi ini pertama kali diadopsi pada Sidang Dewan HAM ke-41 tahun 2019 atas prakarsa Korea, kemudian diadopsi setiap dua tahun sekali, dan tahun ini merupakan yang keempat kalinya.

Resolusi tahun ini memuat tiga poin utama.

Pertama, meminta Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) untuk menyelenggarakan pertemuan rutin antar-lembaga PBB terkait teknologi baru.

Kedua, meminta penyajian laporan mengenai kewajiban negara dan tanggung jawab korporasi.

Ketiga, menyelenggarakan pertemuan multi-pemangku kepentingan yang melibatkan negara, perusahaan, organisasi internasional, kalangan teknologi, dan akademisi.

Kementerian tersebut mengatakan, "Belakangan ini perhatian dan diskusi internasional mengenai dampak teknologi digital terhadap HAM semakin meningkat. Resolusi ini diadopsi dengan dukungan luas dari negara anggota PBB, lembaga PBB, LSM, kalangan teknologi, hingga akademisi."

Kementerian tersebut menambahkan, "Korea merupakan anggota Dewan HAM PBB periode 2025–2027 sekaligus negara unggul dalam teknologi informasi dan komunikasi. Korea akan terus memimpin diskusi terkait agenda HAM utama. Selain itu, Korea juga akan menjalankan peran bertanggung jawab dalam memajukan nilai-nilai universal termasuk HAM dan demokrasi di masyarakat internasional."

dlektha0319@korea.kr