Menurut laporan Regulatory Policy Outlook yang diterbitkan oleh OECD, Korea berhasil menjadi yang terbaik dalam penilaian indikator 'penilaian dampak regulasi' dan 'evaluasi setelah regulasi'. (tangkapan layar laman resmi OECD)

Penulis: Margareth Theresia

Korea menjadi negara terbaik dalam bidang kebijakan regulasi dan sistem di antara negara-negara OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi).

Kantor Bidang Koordinasi Kebijakan Pemerintah Korea mengungkapkan pada tanggal 9 April 2025 bahwa Korea meraih nilai tertinggi pada indikator utama Regulatory Policy Outlook tahun 2025 yang diterbitkan oleh OECD.

Laporan tersebut merupakan laporan resmi yang diterbitkan oleh OECD tiga tahun sekali sejak tahun 2015.

Laporan tahun 2025 dirilis untuk pertama kali pada Rapat Komite Kebijakan Regulasi yang digelar pada tanggal 9 April 2025 di Paris, Prancis.

Regulatory Policy Outlook berisi hasil dari evaluasi iREG (Indikator Kebijakan Regulasi dan Tata Kelola) serta contoh-contoh kasus utama dan tren kebijakan regulasi negara-negara OECD.

Laporan tahun 2025 menilai kebijakan 38 negara anggota OECD dari tahun 2021 hingga tahun 2023 melalui analisis tiga indikator utama, yaitu 'penilaian dampak regulasi', 'evaluasi setelah regulasi', dan 'keterlibatan pemangku kepentingan'.

Korea berhasil menjadi yang terbaik dalam indikator 'penilaian dampak regulasi' dan 'evaluasi setelah regulasi'. Selain itu, Korea juga meraih nilai tertinggi dalam indikator 'transparansi' yang baru diperkenalkan dalam laporan kali ini.

Wakil Menteri untuk Kantor Bidang Koordinasi Kebijakan Pemerintah Korea Nam Hyung Ki mengungkapkan, "Korea terus mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara yang maju dari segi kebijakan. Korea akan terus mempererat kerja sama dengan lembaga internasional lainnya untuk berbagi informasi terkait kebijakan dan sistem unggul yang dimiliki oleh Korea."


margareth@korea.kr