Wakil Menteri untuk Kantor Bidang Koordinasi Kebijakan Pemerintah Korea Nam Hyung-Ki terlihat sedang memberikan pengarahan terkait hasil OECD iREG pada tanggal 22 November 2024 di Kompleks Pemerintahan Seoul yang terletak di Jongno-gu, Seoul. (Yonhap News)

Penulis: Yoo Yeon Gyeong

Korea meraih peringkat tertinggi pada dua dari tiga iREG (Indikator Kebijakan Regulasi dan Tata Kelola) OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi).

Menurut Kantor Bidang Koordinasi Kebijakan Pemerintah Korea pada tanggal 25 November 2024, Korea meraih peringkat tertinggi untuk indikator penilaian dampak regulasi serta evaluasi setelah regulasi. Korea tidak berhasil meraih peringkat tertinggi untuk indikator keterlibatan pemangku kepentingan.

OECD menggelar penilaian iREG sebanyak tiga tahun sekali sejak tahun 2015 dan Korea baru kali ini meraih peringkat pertama pada indikator-indikator tersebut.

Sebanyak 38 negara anggota OECD menjadi subjek penilaian iREG untuk kebijakan regulasi dan tata kelola masing-masing.

OECD untuk pertama kalinya merilis indeks transparansi pada tahun 2024 untuk mengevaluasi skala dan aksesibilitas keterbukaan informasi regulasi kepada publik. Korea juga berhasil meraih peringkat pertama untuk indeks transparansi.

Pemerintah menganalisis bahwa ini adalah hasil dari usaha keras pemerintah dalam mendorong inovasi regulasi yang berdasar pada kebijakan-kebijakan utama melalui pengoperasian sistem analisis pengaruh regulasi dan evaluasi regulasi, pembentukan Rapat Strategi Inovasi Regulasi yang dipimpin oleh presiden dan perdana menteri, serta pembentukan Badan Promosi Inovasi Regulasi yang diawasi oleh perdana menteri.

Kantor Bidang Koordinasi Kebijakan Pemerintah Korea mengungkapkan, "Pemerintah telah memperbaiki lebih dari 2.900 regulasi sejak Mei 2022 dan memperkirakan bahwa hal tersebut akan memberikan efek ekonomi sebesar 148 triliun won."


dusrud21@korea.kr