Foto di atas menunjukkan gedung Kementerian Kehakiman yang terletak di Kompleks Pemerintahan Gwacheon. (Kementerian Kehakiman)
Penulis: Kim Hyelin
Korea berencana untuk mendirikan fasilitas untuk mencegah terjadinya kejahatan terkait kepemilikan senjata di tempat umum dan ancaman publik.
Hal tersebut terkandung dalam Rencana Induk Kementerian Kehakiman tahun 2025 yang diumumkan pada tanggal 14 Januari 2025 di Kompleks Pemerintahan Seoul.
Kementerian akan menetapkan makna dari kejahatan ancaman publik lalu mencegah berbagai postingan daring yang menuliskan ancaman pembunuhan di publik.
Selain itu, 'kriminalitas kepemilikan senjata di tempat umum' juga akan ditetapkan agar orang-orang yang memiliki senjata tidak dapat memasuki area publik.
Sistem AI (kecerdasan buatan) yang akan bisa memprediksi kejahatan berulang akan dikembangkan untuk para kriminal kejahatan seksual yang mengenakan gelang kaki elektronik.
Undang-undang Pemasangan Alat Elektronik akan direvisi untuk bisa memperluas sasaran pelaku kriminal yang wajib mengenakan gelang kaki elektronik. Saat ini, para pelaku kriminal kekerasan seksual, penculikan anak, pembunuhan, perampokan, dan penguntitan wajib menggunakan gelang kaki elektronik agar pihak berwajib bisa mendeteksi pergerakan mereka.
Selain itu, kementerian akan memperkenalkan langkah-langkah pemeliharaan bukti digital untuk menanggapi kejahatan seksual di ruang digital.
Korea juga akan bergabung ke dalam Konvensi Budapest (Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya) agar bisa membuat sistem kerja sama internasional.
Kementerian pun akan memberikan batasan periode perlindungan WNA (warga negara asing) yang menjadi subjek repratriasi paksa sebanyak 18 bulan. Undang-undang Imigrasi juga akan direvisi sebagian terkait Undang-undang Keamanan Nasional dan Undang-undang Pencegahan Teror.
Terakhir, jenis visa baru juga akan ditetapkan untuk menarik lebih banyak WNA.
Top tier visa akan diluncurkan untuk WNA yang lulus dari universitas-universitas unggulan dunia dalam bidang teknologi termutakhir.
Visa mimpi remaja akan diluncurkan untuk memberi kesempatan bagi para remaja yang berasal dari negara-negara utama yang bekerja sama dengan Korea untuk bisa bekerja di Korea.
Sistem rekomendasi visa dan izin tinggal juga akan dibentuk untuk menjawab permintaan tenaga kerja dari industri ekonomi dan pemerintah daerah.
kimhyelin211@korea.kr