Menteri Luar Negeri Antony Blinken terlihat sedang mengumumkan Laporan Perdagangan Manusia yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 24 Juni 2024 di Kementerian Luar Negeri, Washington D.C., Amerika Serikat. (Yonhap News)

Penulis: Yoon Sojung

Menurut Laporan Perdagangan Manusia Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 24 Juni 2024 (waktu setempat), peringkat Korea naik dari tingkat 2 menjadi tingkat 1. Peringkat Korea akhirnya pulih setelah sempat turun ke tingkat 2 pada tahun 2022.

Laporan Perdagangan Manusia tersebut menilai tanggapan berbagai negara terhadap kejahatan perdagangan manusia. Penilaian diambil dari tanggal 1 April hingga 31 Maret di tahun berikutnya kepada 188 negara yang menjadi subjek penilaian.

Negara yang berada di tingkat 1 laporan ini dianggap telah memenuhi standar minimal Undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia yang merupakan kebijakan milik AS untuk memberantas perdagangan manusia.

Terdapat 33 negara yang masuk ke dalam tingkat 1 pada laporan tahun 2024, seperti AS, Inggris, Australia, Prancis, dan Taiwan.

Dalam laporan tersebut, pemerintah AS menilai, "Pemerintah Korea telah memenuhi standar minimal pemberantasan perdagangan manusia. Selama periode penilaian, Korea telah mampu meraih pencapaian penting sehingga naik ke tingkat 1."

Pemerintah AS menilai bahwa beberapa pencapaian Korea antara lain adalah meningkatnya penyelidikan dan keputusan pengadilan terkait perdagangan manusia, melakukan standar pengecekan identitas korban perdagangan manusia, mampu mengecek identitas 55 orang korban perdagangan manusia, menggelar prosedur kepada pegawai negeri sipil yang dicurigai, serta menguatnya kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan.

Terdapat 21 negara yang berada di tingkat 3 yang menjadi tingkat terendah, antara lain Korea Utara, Tiongkok, Rusia, Suriah, dan Afganistan.

Terkait laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri Korea berkata, "Korea mampu kembali ke tingkat 1 setelah 2 tahun berkat kebijakan terkait perlindungan korban dan pencegahan perdagangan manusia yang dijalankan sejak tahun 2023. Hal ini menunjukkan hasil dari kerja keras pemerintah Korea dalam melindungi korban dan menanggapi perdagangan manusia."

Kemenlu menambahkan, "Pemerintah akan bekerja sama secara aktif dengan masyarakat sekaligus menguatkan basis sistem untuk perlindungan korban dan tanggapan terhadap kejahatan perdagangan manusia dalam lingkup pemerintahan. Pemerintah akan terus bekerja keras dalam menanggapi perdagangan manusia melalui kerja sama erat dengan berbagai kementerian terkait untuk menjaga nilai-nilai universal, yaitu hak asasi manusia dan demokrasi."


arete@korea.kr