Presiden Nguyen Xuan Phuc dari Vietnam, ketua Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), berbicara pada upacara pembukaan KTT ke-36 di Hanoi pada 26 tanggal Juni 2020. (Yonhap News)

Penulis: Lee Jihae

Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea pada 4-6 Desember atas undangan Presiden Yoon Suk Yeol.

Kantor Kepresidenan mengumumkan pada 1 Desember tentang kunjungan Presiden Phuc, "Sebagai tamu negara resmi pertama sejak pelantikan Presiden Yoon, Presiden Phuc berkunjung ke Korea Selatan tahun ini untuk memperingati 30 tahun hubungan diplomatik antara Korsel dan Vietnam."

Pada 5 Desember, kedua pemimpin akan menghadiri upacara penyambutan dan membahas jadwal resmi mereka seperti obrolan skala kecil, pertemuan puncak bilateral, dan jamuan kenegaraan.

Kedua presiden akan membahas politik, keamanan nasional, ekonomi (perdagangan, investasi, keuangan, infrastruktur dan rantai pasokan), pembangunan, pendidikan dan pertukaran, serta metode untuk meningkatkan kerja sama dalam isu-isu utama regional dan internasional.

Kantor Kepresidenan mengatakan, "Vietnam adalah mitra utama dalam 'Strategi Indo-Pasifik' independen kami dan 'Inisiatif Solidaritas Korea-ASEAN. Ini diharapkan menjadi peluang penting untuk lebih memperkuat kerja sama dengan ASEAN melalui Inisiatif Solidaritas ASEAN.”

Presiden Phuc diangkat sebagai perdana menteri pada 2016 dan kemudian menjadi presiden, jabatan tertinggi kedua di negaranya, pada April tahun lalu. Pejabat tertinggi pemerintah Vietnam adalah Nguyen Phu Trong, sekretaris jenderal Partai Komunis negara itu.

Pada tanggal 23 Maret, Presiden terpilih Yoon bertukar salam melalui telepon dengan Presiden Phuc dan mengucapkan terima kasih atas pesan ucapan selamatnya atas kemenangannya dalam pilpres Korea.

Kunjungan kenegaraan resmi adalah kunjungan tingkat tertinggi oleh kepala negara asing dan disertai dengan upacara penyambutan resmi termasuk peninjauan pasukan kehormatan, jamuan makan malam presiden dengan pertunjukan, sambutan dan perpisahan tingkat tinggi pada saat kedatangan dan keberangkatan, pemberian hormat, dan berbagai acara budaya. Kunjungan kenegaraan resmi pada prinsipnya dibatasi satu kali per negara selama masa jabatan presiden.