Penulis: Park Hye Ri

Nilai tukar won terhadap dolar AS terus melonjak tinggi, sementara pemerintah Korea mengambil langkah untuk melonggarkan regulasi ketahanan devisa guna menstabilkan pasokan valuta asing.

Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Komisi Jasa Keuangan (FSC), Bank of Korea, serta Otoritas Jasa Keuangan (FSS) pada tanggal 18 Desember 2025 mengumumkan Rencana Penyesuaian Fleksibel Sistem Ketahanan Devisa yang memuat kebijakan tersebut.

Pemerintah memutuskan untuk menangguhkan sementara hingga akhir Juni tahun 2026 tindakan pengawasan yang didasarkan pada uji stres likuiditas valuta asing yang telah ditingkatkan, guna mengurangi beban pengelolaan likuiditas valuta asing bagi lembaga keuangan. Uji stres likuiditas valuta asing merupakan sistem yang menilai kemampuan masing-masing lembaga keuangan dalam menghadapi kebutuhan dana valuta asing apabila terjadi situasi krisis. Lembaga keuangan cenderung menahan dolar dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan normal karena khawatir akan sanksi jika tidak memenuhi hasil uji tersebut.

Pemerintah juga akan menyesuaikan secara rasional sistem posisi forward valuta asing, yang bertujuan mengelola arus masuk dan keluar valuta asing melalui bank devisa pada tingkat yang wajar. Sistem posisi forward tersebut diperkenalkan pada tahun 2010 untuk menekan arus masuk valuta asing yang berlebihan serta peningkatan utang luar negeri oleh bank devisa. Pemerintah menilai bahwa sistem yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan struktur operasional aktual dari badan hukum domestik bank-bank asing, sehingga justru menghambat arus masuk valuta asing. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk secara signifikan melonggarkan batas rasio posisi forward bagi badan hukum domestik bank asing, dari 75 persen menjadi 200 persen.

Pemerintah juga akan meningkatkan aksesibilitas investor asing terhadap investasi saham Korea. Pemerintah mendorong aktivasi rekening terpadu bagi investor asing sehingga investor asing dapat langsung memperdagangkan saham Korea melalui perusahaan sekuritas di negara masing-masing tanpa perlu membuka rekening terpisah di perusahaan sekuritas domestik. Pada tanggal 17 Desember 2025 pemerintah secara penuh menghapus pembatasan terhadap pihak yang dapat membuka rekening terpadu tersebut. Dengan langkah ini, perusahaan sekuritas asing berukuran menengah dan kecil yang sebelumnya tidak dapat membuka rekening kini juga dapat mengoperasikan rekening terpadu. Kebijakan ini mencerminkan permintaan yang secara konsisten diajukan oleh lembaga keuangan di luar negeri.

Selain itu, pemerintah berencana memberikan penjelasan yang lebih tegas bahwa perusahaan asing yang tercatat di bursa luar negeri diakui sebagai investor profesional. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki masalah yang selama ini mengharuskan adanya prosedur pembuktian tambahan saat melakukan transaksi derivatif valuta asing dengan lembaga keuangan.

Tindak lanjut berdasarkan Rencana Penyesuaian Fleksibel Sistem Ketahanan Devisa akan diselesaikan dengan cepat dalam tahun 2025.

Pemerintah berharap bahwa langkah ini akan mendorong masuknya tambahan dana ke pasar valuta asing Korea, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan struktural antara permintaan dan pasokan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan lindung nilai valuta asing di kalangan pelaku ekonomi sesuai dengan langkah perbaikan pasokan devisa yang saat ini sedang didorong, kebijakan ini diperkirakan akan berperan sebagai katalis dalam menyediakan likuiditas yang memadai di pasar dana valuta asing.

hrhr@korea.kr