Penulis: Lee Jihae

Di Korea, pendidikan dasar dan menengah selama sembilan tahun merupakan hak universal yang harus dinikmati semua anak tanpa diskriminasi, sekaligus bagian dari kewajiban wajib belajar yang dijamin negara. Menjelang tahun ajaran baru pada bulan Maret, setiap pemerintah daerah mengirimkan surat pemberitahuan masuk sekolah kepada keluarga anak berusia enam tahun pada bulan Desember tahun sebelumnya. Surat yang berisi penetapan sekolah negeri terdekat ini menjadi undangan resmi bagi anak-anak Korea untuk memasuki dunia pendidikan.

Namun, selama ini ada kelompok yang tidak menerima undangan tersebut, yakni anak-anak asing. Hal ini terjadi karena sistem pengelolaan data yang terpisah: data warga negara Korea dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara data warga asing berada di bawah Kementerian Kehakiman. Akibatnya, pemerintah daerah bahkan tidak memiliki data anak asing yang tinggal di wilayahnya. Kondisi ini menciptakan "titik buta" dalam pendidikan sehingga anak-anak yang tinggal dekat dengan sekolah tetap tidak memperoleh informasi apa pun.

Tembok tersebut akhirnya berhasil ditembus oleh Kota Gimpo di Provinsi Gyeonggi. Upaya ini mulai digencarkan sejak tahun 2023, ketika pemerintah kota meminta data anak asing kepada Kementerian Kehakiman untuk menjamin hak pendidikan mereka. Namun, permintaan itu sempat ditolak dengan alasan perlindungan data pribadi.

Meski demikian, Gimpo tidak menyerah. Pemerintah kota terus meyakinkan Komisi Perlindungan Data Pribadi di bawah Kantor Perdana Menteri dengan menekankan pentingnya jaminan hak pendidikan. Setelah memperoleh persetujuan akses data, pada akhir tahun 2024 Gimpo menjadi daerah pertama di Korea yang mengirimkan surat pemberitahuan masuk sekolah kepada 112 orang anak asing berusia enam tahun.



Gelombang perubahan yang dipelopori Kota Gimpo dengan cepat menyebar ke seluruh Provinsi Gyeonggi. Pada tahun pertama pelaksanaan, yakni pada tahun 2024, sebanyak 2.037 orang anak di 21 kabupaten/kota menerima surat pemberitahuan masuk sekolah. Setahun kemudian, partisipasi meningkat menjadi 30 daerah dengan total 3.629 orang anak memperoleh akses pendidikan. Dari 31 daerah di Gyeonggi, seluruhnya turut serta, kecuali Kota Uiwang yang tidak memiliki anak asing berusia enam tahun.

Surat pemberitahuan tersebut dikirim ke setiap keluarga dalam tiga bahasa, yakni bahasa ibu penerima, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Selain bahasa Inggris dan Korea, surat tersebut juga diterjemahkan ke dalam 18 bahasa lainnya.

Komitmen Pemerintah Kota Gimpo tidak berhenti pada tahap pengiriman. Pemerintah kota melakukan verifikasi langsung untuk memastikan setiap keluarga menerima surat tersebut. Pemberitahuan resmi juga dikirimkan ke sekolah guna memantau proses pendaftaran. Hasil pemantauan terhadap lima sekolah utama menunjukkan bahwa 78% anak asing berhasil bersekolah di sekolah dasar terdekat.

Dukungan di luar sekolah juga diperkuat. Melalui Pusat Pertukaran Antarbudaya, berbagai program adaptasi disediakan, mulai dari pembelajaran bahasa Korea dan matematika hingga kegiatan seni, olahraga, dan konseling psikologis, guna mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

Atas capaian tersebut, Kota Gimpo meraih penghargaan utama dalam kompetisi untuk pemerintah-pemerintah daerah yang membuat kegiatan unggulan bagi penduduk asing tahun 2025.

Direktur Divisi Budaya Keluarga Pemerintah Kota Gimpo, Lee Hoe sook, mengatakan bahwa pengiriman surat pemberitahuan masuk sekolah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan komitmen untuk merangkul semua anak tanpa diskriminasi.

Ia menegaskan, Gimpo akan terus membangun kota yang tumbuh bersama melalui saling menghormati dengan warga asing.