Menteri Unifikasi, Chung Dongyoung, memberikan pengarahan pada tanggal 18 Februari 2026 di Kompleks Pemerintahan Seoul, Jongno-gu, Seoul. (Yonhap News)

Penulis: Charles Audouin

Menteri Unifikasi, Chung Dongyoung, mengungkapkan, "Republik Korea akan secara proaktif meninjau dan mendorong pemulihan sebagian dari Perjanjian Militer Komprehensif (CMA) yang ditandatangani pada tanggal 19 September 2018, termasuk penetapan zona larangan terbang."

Chung mengatakan hal tersebut pada pengarahan yang digelar tanggal 18 Februari 2026 di Kompleks Pemerintahan Seoul. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut bertujuan untuk mencegah benturan yang tidak disengaja dan untuk membangun kepercayaan militer antar-Korea.

Ia melanjutkan, "Pemerintahan Presiden Lee Jae Myung akan menyampaikan sikap resminya setelah keputusan yang dicapai melalui rapat para menteri terkait keamanan. Keputusan tersebut diambil untuk mencegah terulangnya infiltrasi drone sipil ke wilayah Korea Utara."

Menurut CMA tersebut, larangan terbang diterapkan untuk seluruh pesawat yang berawak maupun tidak berawak di wilayah dekat Garis Demarkasi Militer (MDL). Zona larangan terbang tersebut ditetapkan sepanjang 15 km dari MDL di sebelah timur dan 10 km dari MDL di sebelah barat.

Kementerian Pertahanan Nasional pun menyatakan bahwa pihaknya telah meninjau pemulihan sebagian dari CMA yang disepakati pada tanggal 19 Desember 2018, termasuk penetapan zona larangan terbang. Peninjauan tersebut akan dilakukan melalui konsultasi dengan kementerian terkait.

Sejak awal pelantikan, Presiden Lee Jae Myung telah mengambil sejumlah langkah untuk memulihkan CMA tersebut, seperti menghentikan dan membongkar siaran pengeras suara ke arah Korea Utara, menghentikan siaran Suara Kebebasan, melanjutkan kembali penggalian jenazah prajurit di Bukit Baengma (Kuda Putih), serta mengusulkan digelarnya pertemuan militer antar-Korea.


caudouin@korea.kr