Presiden Lee Jae Myung terlihat sedang menjawab pertanyaan dari para wartawan dalam konferensi pers tahun baru yang digelar di Wisma Negara Cheong Wa Dae pada tanggal 21 Januari 2026. (Cheong Wa Dae)
Penulis: Xu Aiying
Presiden Lee Jae Myung pada tanggal 21 Januari 2026 menyatakan bahwa pemerintah akan memulihkan Kesepakatan Militer 19 September guna mencegah bentrokan tidak disengaja antara Republik Korea dan Korea Utara serta membangun kepercayaan politik dan militer.
Dalam konferensi pers tahun baru yang digelar di Wisma Negara Cheong Wa Dae pada hari yang sama, Presiden Lee mengatakan, "Kami akan melangkah maju tanpa goyah menuju masa depan koeksistensi damai dan pertumbuhan bersama."
Ia menambahkan, "Sebagai 'pacemaker', pemerintah akan mengerahkan upaya diplomatik agar dialog Korea Utara–Amerika Serikat dapat terwujud sedini mungkin, serta secara bertahap menciptakan kondisi yang memungkinkan dimulainya kembali dialog antar-Korea."
Presiden Lee melanjutkan, "Meskipun ketegangan dan suasana dingin yang tajam tidak akan mencair sekaligus, pemerintah akan secara konsisten dan berkelanjutan mendorong langkah-langkah yang realistis guna menarik tanggapan dari pihak Korea Utara serta meredakan ketegangan di Semenanjung Korea."
Ia menegaskan, "Berdasarkan aliansi Republik Korea–Amerika Serikat yang kokoh, kemampuan pertahanan nasional yang kuat dan mandiri, serta diplomasi praktis yang berorientasi pada kepentingan nasional, pemerintah akan meningkatkan perdamaian di Semenanjung Korea dan terus melangkah secara bermakna menuju Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir."
Sementara itu, Menteri Unifikasi Chung Dongyoung pada tanggal 22 Januari 2026, dalam Sidang ke-340 Komite Promosi Pertukaran dan Kerja Sama Antar-Korea yang digelar di Kompleks Pemerintah Seoul, mengatakan, "Jalan paling pasti untuk menciptakan perdamaian adalah melalui pertukaran antara Republik Korea dan Korea Utara."
Ia menambahkan, "Kita harus menyingkirkan tirai permusuhan dan konfrontasi serta membuka kembali seluruh jalur jalan raya dan kereta api yang menghubungkan ke benua. Untuk itu, seluruh persiapan pemerintahan Presiden Lee Jae Myung telah siap."
Menteri Chung juga menyinggung rencana pembangunan kereta cepat antara Seoul dan Beijing yang tercantum dalam laporan kerja presiden pada akhir tahun 2025, seraya menegaskan bahwa melalui gagasan kerja sama yang saling menguntungkan, bersifat multilateral, dan terobosan, pemerintah akan secara pasti menemukan jalan untuk melanjutkan kembali pertukaran antar-Korea.
xuaiy@korea.kr
