Kebijakan

2026.01.13

Membaca artikel ini dalam bahasa yang lain
Provinsi Chungcheongnam menjadi provinsi pertama di Asia yang bergabung dalam Aliansi Peralihan dari Batu Bara (PPCA) pada Oktober 2018 dan saat ini memimpin emisi nol karbon. Foto di atas menunjukkan para pengunjung yang sedang memperhatikan Paviliun Provinsi Ekonomi Netral Karbon yang dibuka oleh Provinsi Chungcheongnam dalam Pameran Era Pembangunan Daerah Korea yang digelar pada tanggal 19 November 2025 di Ulsan Exhibition & Convention Center. (Provinsi Chungcheongnam)

Provinsi Chungcheongnam menjadi provinsi pertama di Asia yang bergabung dalam Aliansi Peralihan dari Batu Bara (PPCA) pada Oktober 2018 dan saat ini memimpin emisi nol karbon. Foto di atas menunjukkan para pengunjung yang sedang memperhatikan Paviliun Provinsi Ekonomi Netral Karbon yang dibuka oleh Provinsi Chungcheongnam dalam Pameran Era Pembangunan Daerah Korea yang digelar pada tanggal 19 November 2025 di Ulsan Exhibition & Convention Center. (Provinsi Chungcheongnam)



Penulis: Yoon Sojung

Korea sedang mendorong inovasi hijau untuk menghentikan total produksi asap hitam yang dihasilkan oleh penggerak perekonomian Korea.

Korea mengumumkan bahwa Korea telah bergabung secara resmi dalam Aliansi Peralihan dari Batu Bara (PPCA) dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) yang digelar pada November 2025 di Belem, Brasil.

Korea menjadi negara kedua setelah Singapura yang bergabung dalam PPCA. Langkah ini mencerminkan tekad kuat pemerintah Korea dalam mewujudkan transformasi energi yang berlandaskan pada netralitas karbon dan energi terbarukan.

PPCA merupakan sebuah aliansi global yang mendorong penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap. Saat ini terdapat 62 negara yang bergabung dalam PPCA, seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan, Kim Sunghwan, menjelaskan, "Saat ini kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara Korea tergolong besar dan berada dalam peringkat tujuh dunia."

Ia menambahkan, "Sejalan dengan bergabungnya Korea dalam PPCA, pemerintah menegaskan bahwa Korea tidak akan lagi membangun pembangkit listrik tenaga batu baru yang tidak dilengkapi dengan fasilitas pengurangen emisi gas rumah kaca."

Pemerintah daerah berperan lebih inovatif dan cepat dalam menjalankan peran tersebut dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Delapan pemerintah Korea bahkan sudah bergabung dan beraktivitas dalam PPCA serta menjalankan peta jalan dekarbonisasi secara nyata.

Setengah dari 60 pembangkit listrik tenaga batu bara di Korea berada di wilayah Chungcheongnam sehingga mendorong Pemerintah Provinsi Chungcheongnam untuk menjadi pemerintah daerah pertama di Asia yang bergabung dalam PPCA pada tahun 2018.

Untuk mewujudkan netralitas karbon, Pemprov Chungcheongnam bergerak dalam mengubah struktur industri mereka melalui transformasi energi dan industri beremisi rendah karbon.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menilai kebijakan penghentian pembangkit listrik tanaga batu bara di Provinsi Chungcheongnam sebagai salah satu praktik kebijakan unggulan di bidang pengurangan emisi karbon. Foto di atas menunjukkan Unit 1 dan 2 Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara Boryeong yang ditutup pada Desember 2020. (Pemerintah Chungcheongnam)

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menilai kebijakan penghentian pembangkit listrik tanaga batu bara di Provinsi Chungcheongnam sebagai salah satu praktik kebijakan unggulan di bidang pengurangan emisi karbon. Foto di atas menunjukkan Unit 1 dan 2 Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara Boryeong yang ditutup pada Desember 2020. (Pemerintah Chungcheongnam)


Pemprov Chungcheongnam telah menutup Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara Boryeong unit 1 dan 2 lebih awal pada tahun 2020.

Setelah itu, pemprov pun mendorong industri daerah dengan emisi rendah karbon serta mendirikan sabuk industri hidrogen dan kompleks pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di pesisir Laut Kuning.

Untuk mengurangi kerugian bagi industri dan masyarakat setempat akibat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara, pemprov mendorong transformasi adil dengan membuat kebijakan khusus, mendorong kestabilan lapangan kerja, dan menciptakan tranformasi lapangan kerja.

Kebijakan Pemprov Chungcheongnam tersebut telah diakui dunia dengan ditetapkan sebagai salah satu praktik kebijakan unggulan dalam bidang pengurangan emisi karbon oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).


Provinsi Gyeonggi terus mencetak hasil emisi nol karbon setelah bergabung dengan PPCA pada September 2020. Foto di atas menunjukkan mantan Duta Besar Inggris untuk Korea, Simon Smith (kiri); mantan Gubernur Gyeonggi, Lee Jae Myung (tengah, saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Korea); dan Duta Besar Kanada untuk Korea, Michael Danagher berfoto setelah penandatanganan resmi untuk bergabungnya Provinsi Gyeonggi ke PPCA pada tanggal 1 September 2020. (Pemerintah Provinsi Gyeonggi)

Provinsi Gyeonggi terus mencetak hasil emisi nol karbon setelah bergabung dengan PPCA pada September 2020. Foto di atas menunjukkan mantan Duta Besar Inggris untuk Korea, Simon Smith (kiri); mantan Gubernur Gyeonggi, Lee Jae Myung (tengah, saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Korea); dan Duta Besar Kanada untuk Korea, Michael Danagher berfoto setelah penandatanganan resmi untuk bergabungnya Provinsi Gyeonggi ke PPCA pada tanggal 1 September 2020. (Pemerintah Provinsi Gyeonggi)


Provinsi Gyeonggi telah mengambil misi Gyeonggi RE100 setelah bergabung di PPCA pada tahun 2020 dan terus mencetak hasil signifikan.

RE100 merupakan sebuah kampanye global yang berisi misi untuk mengubah 100% tenaga listrik yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan menjadi tenaga listrik dengan energi terbarukan. Kampanye tersebut menargetkan misi tersebut dapat dicapai hingga tahun 2050.

Pemprov Gyenggi menargetkan akan membangun pembangkit listrik berenergi terbarukan dengan kapasitas hingga 9 GW paling lambat akhir tahun 2026.

Gyeonggi juga mendorong penggunaan 100% tenaga listrik dengan energi terbarukan di berbagai lembaga pemerintah.

Selain itu, kapasitas fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang baru terpasang pada tahun 2023 tercatat meningkat sebesar 18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gyeonggi berencana untuk menambah persentase pembangkit listrik dengan energi baru dari 5,8% di tahun 2021 menjadi 30% di tahun 2030. Selain itu, emisi gas rumah kaca pun akan diturunkan hingga 40%.

Kebijakan pemprov juga mencakup ajakan bagi para warga untuk mewujudkan netralitas karbon dari anggota masyarakat terkecil.

Usaha Pemprov Gyeonggi untuk mewujudkan RE100 dalam berbagai lapisan masyarakat pun mendapat pengakuan dari dunia.

Gyeonggi berhasil terpilih sebagai lembaga terdepan di kawasan Asia dalam adopsi energi bersih pada Renewable Market Asia (REM) yang digelar di Singapura pada April 2025.


Pemerintah Provinsi Gyeonggo telah berhasil mewujudkan sekitar 90% target RE100 Publik dengan membangun fasilitas berkapasitas 24,3 MW per 15 Desember 2025. Foto di atas memperlihatkan para pejabat Provinsi Gyeonggi dan Yayasan Stadion Piala Dunia Suwon yang sedang mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya yang dipasang di atap Pusat Olahraga Stadion Piala Dunia Suwon. (Provinsi Gyeonggi)

Pemerintah Provinsi Gyeonggo telah berhasil mewujudkan sekitar 90% target RE100 Publik dengan membangun fasilitas berkapasitas 24,3 MW per 15 Desember 2025. Foto di atas memperlihatkan para pejabat Provinsi Gyeonggi dan Yayasan Stadion Piala Dunia Suwon yang sedang mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya yang dipasang di atap Pusat Olahraga Stadion Piala Dunia Suwon. (Provinsi Gyeonggi)


arete@korea.kr

konten yang terkait