Penulis: Kim Hyelin

Menjelang berakhirnya masa jabatan Korea sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada tanggal 31 Desember 2025 (waktu setempat), Korea telah membuktikan kapasitasnya sebagai negara poros global.

Selama dua tahun terakhir, Korea dinilai telah melampaui isu Semenanjung Korea dan berperan sebagai anggota kunci Dewan Keamanan PBB yang turut menentukan perdamaian dan keamanan global, sekaligus berkembang menjadi pemimpin agenda yang memimpin pembahasan berbagai isu utama.

Selama masa jabatannya, Korea memainkan peran penting dalam proses adopsi 87 resolusi (per 21 Desember) Dewan Keamanan PBB yang memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan hukum internasional, sehingga menjalankan pengaruh yang substansial. Korea juga menjabat sebagai ketua komite sanksi terkait Yaman dan Sudan, memimpin secara langsung pemantauan pelaksanaan sanksi tersebut.

Sebagai ketua Kelompok Kerja Operasi Pemeliharaan Perdamaian (PKO) PBB, Korea berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas operasi pemeliharaan dan pembangunan perdamaian di berbagai wilayah dunia. Pada tanggal 29 Desember 2025 Korea juga berpartisipasi dalam pemungutan suara untuk memperpanjang mandat Direktorat Eksekutif Kontra-Terorisme Dewan Keamanan (CTED) PBB, menunjukkan komitmen dalam menanggapi ancaman terhadap perdamaian internasional.

Pencapaian Korea dalam mengangkat kecerdasan buatan (AI) dan keamanan siber sebagai agenda inti politik internasional juga menonjol. Pada September 2025 Presiden Korea untuk pertama kalinya secara langsung memimpin rapat Dewan Keamanan PBB dan membahas isu "Kecerdasan Buatan serta Perdamaian dan Keamanan Internasional." Langkah ini menjadi titik balik penting dalam menetapkan AI sebagai ancaman keamanan yang nyata sekaligus peluang strategis.

Pada Juni 2025 Korea juga menyelenggarakan diskusi terbuka bertajuk "Ancaman di Ruang Siber serta Perdamaian dan Keamanan internasional," memimpin pembentukan tatanan internasional di medan perang digital yang tak kasatmata.

Penilaian di dalam PBB terhadap peran Korea juga positif. Sekretariat PBB dan negara-negara anggota Dewan menyatakan secara senada bahwa Korea telah memberikan kontribusi yang nyata dan proaktif dalam penanganan konflik di berbagai kawasan—termasuk Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Asia-Pasifik—serta dalam upaya pemeliharaan dan pembangunan perdamaian, nonproliferasi, dan kontra-terorisme.

Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa diskusi terbuka tingkat tinggi mengenai AI secara khusus dinilai bermakna karena menjadi momentum untuk memperluas isu AI dari sekadar ranah teknologi menjadi agenda keamanan internasional.

Kementerian Luar Negeri menilai bahwa pelaksanaan masa jabatan kali ini menjadi momentum untuk memperluas cakrawala diplomasi Korea dari Semenanjung Korea ke tingkat global. Pemerintah menyatakan akan terus berkontribusi dalam peningkatan perdamaian internasional serta berbagai kegiatan PBB dengan berlandaskan kerja sama dengan PBB dan negara-negara anggotanya. Komitmen tersebut akan tetap dilanjutkan bahkan setelah berakhirnya masa jabatan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

kimhyelin211@korea.kr