Penulis: Kang Gahui

Presiden Lee Jae Myung pada tanggal 11 Oktober 2025 memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan "upaya maksimal" menanggapi meningkatnya kasus penculikan dan penyekapan terhadap warga Korea di Kamboja.

Seorang pejabat Kantor Kepresidenan Republik Korea menyampaikan, "Presiden menerima laporan terbaru terkait kejahatan di Kamboja dan memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk mengerahkan seluruh upaya diplomatik demi melindungi warga negara Korea."

Ia menambahkan, "Kementerian tersebut tengah meninjau berbagai langkah guna memperoleh kerja sama dari pemerintah Kamboja."

Menurut Kementerian Luar Negeri, laporan kasus penculikan warga Korea di Kamboja melonjak tajam, dari rata-rata 10-20 kasus per tahun pada tahun 2022-2023 menjadi 220 kasus tahun 2024, dan hingga Agustus tahun 2025 sudah mencapai 330 kasus. Sebagian besar korban adalah mereka yang terjebak tawaran palsu "pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri" dan kemudian diculik oleh sindikat kejahatan.

Menteri Luar Negeri Cho Hyun sehari sebelumnya memanggil Duta Besar Kamboja di Korea untuk menyampaikan keprihatinan serius atas kejahatan yang menargetkan warga Korea. Pada malam hari pukul 21.00, Kementerian Luar Negeri juga menaikkan status peringatan perjalanan di ibu kota Phnom Penh dari Level 2 "perjalanan tidak dianjurkan" menjadi Level 2,5 "peringatan perjalanan khusus."

Kepolisian Nasional Korea pada tanggal 12 Oktober 2025 menyatakan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Kepolisian Kamboja pada minggu depan di Conrad Hotel, Yeouido, untuk membahas penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai pembentukan Korean Desk serta pengiriman personel kepolisian.

Kepolisian juga tengah menyiapkan kunjungan Kepala Badan Investigasi Nasional ke Kamboja untuk meninjau situasi di lapangan dan memperkuat kerja sama penyelidikan. Mereka juga berencana melancarkan operasi bersama melawan kejahatan lintas negara melalui kerja sama dengan organisasi kepolisian internasional, termasuk Interpol dan Aseanapol.

kgh89@korea.kr