Oleh Lee Kyoung Mi

Pekerja migran yang bekerja di Korea Selatan sebagai pekerja musiman akan dapat lebih terjamin hak asasinya.

Kementerian Kehakiman mengumumkan pada tanggal 16 November bahwa pemerintah akan mempersiapkan dan melaksanakan langkah-langkah penguatan untuk melindungi hak asasi pekerja migran musiman, seperti mengatur penolong komunikasi bahasa.

Program Pekerja Migran Musiman adalah sistem yang memungkinkan orang asing untuk dipekerjakan secara legal hingga lima bulan di bidang pertanian dan perikanan yang membutuhkan tenaga kerja jangka pendek dan intensif sesuai dengan musim, seperti pembibitan dan pemanenan.

Penolong komunikasi bahasa disediakan untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh komunikasi yang buruk bagi pekerj musiman dan untuk meminimalkan konflik dan kesalahpahaman yang disebabkan oleh perbedaan budaya pada tahap awal. Migran yang menikah di Korea dan mereka yang telah belajar di Korea akan bertindak sebagai penolong, dan migran yang menikah dapat menerima tunjangan izin tinggal berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah.

Sebuah indeks identifikasi kerugian pelanggaran hak asasi manusia disiapkan untuk memeriksa apakah hak asasi manusia telah dilanggar melalui proses tiga langkah: penerbitan visa, pekerjaan, dan persiapan kuesioner sebelum keberangkatan.

Dalam proses penyeleksian pekerja musiman, return deposit system yang diterapkan atas nama pencegahan keberangkatan akan dihapuskan karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran HAM. Untuk memberantas korupsi yang disebabkan oleh intervensi perantara, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk menarik pekerja musiman akan ditunjuk dan dioperasikan selama semester pertama tahun depan.

Program Adaptasi Dini untuk orang asing yang pertama kali memasuki Korea karena alasan seperti menikah, bekerja, atau belajar di luar negeri diatur ulang agar sesuai dengan karakteristik pekerja musiman, dan diputuskan untuk mencerminkannya dalam pelatihan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah memasuki negara tersebut.

Kementerian Kehakiman mengatakan, "Melalui perbaikan sistem ini, kami akan mendiagnosis terlebih dahulu apakah ada pelanggaran HAM terhadap pekerja migran musiman dan pada saat yang sama menyiapkan prosedur yang adil dan transparan. Kami akan memimpin dalam menciptakan lingkungan kerja di mana pekerja migran musiman, petani, dan nelayan dapat hidup berdampingan dengan membantu mereka beradaptasi dengan masyarakat Korea dan melindungi hak asasi pekerja."

km137426@korea.kr