Kementerian Tenaga Kerja menandatangani nota kesepahaman dengan empat yayasan perlindungan HAM TKA di Korea pada tanggal 17 April 2026. Foti di atas menunjukkan para TKA yang sedang bekerja pada tanggal 2 April 2026 di sebuah perkebunan bunga yang terletak di Deokyang-gu, Kota Goyang, Provinsi Gyeonggi. (Yonhap News)

Penulis: Hong Angie

Pemerintah dan sektor swasta memperkuat kerja sama untuk melindungi hak-hak asasi tenaga kerja asing di Korea.

Kementerian Tenaga Kerja menandatangani nota kesepahaman dengan empat yayasan perlindungan HAM TKA di Korea pada tanggal 17 April 2026.

Keempat yayasan tersebut adalah Yayasan Solidaritas Pekerja Publik, Yayasan Industri Finansial Korea, Yayasan Ubuntu Finansial, dan Yayasan Chun Taeil.

Korea saat ini menyongsong era 1,1 juta TKA sehingga kesepakatan tersebut disusun untuk menekankan bahwa TKA di Korea bukan lagi sekadar sumber tenaga kerja, melainkan mitra dalam sektor ekonomi dan industri.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, pemerintah dan sektor swasta akan melaksanakan berbagai program yang berdampak langsung.

Salah satu program tersebut adalah gerakan 'memanggil nama', yaitu penulisan nama TKA di helm keselamatan agar para pekerja dapat memanggil nama mereka satu sama lain.

Selain itu, upaya perbaikan kondisi dasar kehidupan juga akan dilakukan, salah satunya melalui penyediaan perlengkapan musim dingin dan distribusi menu makanan dalam bahasa asing.

Sistem perlindungan di tingkat pemerintah juga akan diperkuat melalui perluasan sistem pengawasan dan konsultasi untuk mencegah pelanggaran HAM serta meningkatkan kualitas pendidikan HAM bagi pihak perusahaan.

Pemerintah pun akan menerapkan Peta Jalan Dukungan Terpadu TKA untuk membangun jaringan perlindungan yang komprehensif, mulai dari dukungan ketenagakerjaan hingga keselamatan industri.


shong9412@korea.kr