Penulis: Oh Jung Eun

Di tengah meningkatnya kerentanan rantai pasok energi Asia akibat bencana iklim dan ketidakstabilan situasi di Timur Tengah, Pemerintah Korea dan International Energy Agency (IEA) sepakat untuk bersama-sama memperkuat keamanan energi regional sekaligus menangani krisis iklim.

Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan bersama IEA pada tanggal 17 September 2026 menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Four Seasons Hotel Seoul untuk menjalankan inisiatif Resilient & Integrated Strategy for Energy Security in ASIA (RISE ASIA).

Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Presiden Lee Jae Myung dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pada Juni lalu untuk memperluas kerja sama dengan IEA guna memperkuat ketahanan rantai pasok energi di kawasan Asia-Pasifik.

RISE ASIA merupakan inisiatif kerja sama yang tidak hanya mencakup pasokan energi dan sumber daya konvensional, tetapi juga secara terpadu menangani transisi menuju energi terbarukan, elektrifikasi, serta stabilitas dan ketahanan sistem ketenagalistrikan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, kedua pihak akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pasokan dan permintaan energi, termasuk minyak mentah dan gas alam cair (LNG), rantai pasok energi bersih, serta stabilitas pasokan listrik. Keduanya juga akan membangun sistem respons terhadap krisis energi di kawasan Asia.

Pada saat yang sama, kedua pihak akan memperluas infrastruktur untuk menjamin pasokan listrik bersih yang stabil serta memperbaiki sistem pengoperasian pasar dan jaringan listrik. Platform konsultasi kebijakan terbuka juga akan dioperasikan untuk berbagi hasil kerja sama dan mengidentifikasi bidang kerja sama baru.

Untuk itu, kementerian dan IEA akan membangun landasan kerja sama hingga tahun 2027 dan melakukan evaluasi bersama. Mulai tahun 2028, keduanya berencana mengaitkan kerja sama tersebut dengan proyek dan investasi terkait.

Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol mengatakan bahwa situasi terkini di Timur Tengah merupakan krisis yang dapat dibandingkan dengan krisis minyak pada 1970-an dan telah mendorong perlunya peninjauan mendasar terhadap strategi energi.

"Asia, yang sangat bergantung pada impor bahan bakar fosil, perlu mempercepat diversifikasi jalur pasokan, perluasan energi bersih, elektrifikasi, dan penguatan sistem ketenagalistrikan," ujarnya.

Birol juga mengapresiasi Korea yang secara proaktif mengajukan visi untuk memperkuat keamanan energi di Asia dan memimpin inisiatif kerja sama baru.

"Korea merupakan negara yang mendapat kepercayaan dari masyarakat internasional. Di tengah menurunnya tingkat kepercayaan global di sektor energi, Korea dapat memainkan peran penting," katanya.

Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Kim Sungwhan mengatakan bahwa keamanan energi dan penanganan krisis iklim merupakan dua tantangan yang harus diatasi secara bersamaan.

"Kami akan mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan elektrifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor, sekaligus membangun sistem ketenagalistrikan yang tangguh terhadap berbagai guncangan, termasuk lonjakan permintaan listrik dan bencana alam," tegas Kim.

cloveroh@korea.kr