Penulis: Yoon Sojung
Foto: Kementerian Luar Negeri

Para pakar dari dalam dan luar negeri berkumpul di Seoul untuk membahas cara menghadapi ancaman keamanan yang muncul akibat perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan drone.

Kementerian Luar Negeri Korea pada tanggal 9 September 2026 menggelar World Emerging Security Forum (WESF) 2026 di Grand Hyatt Seoul, Yongsan-gu, Seoul, dengan tema Risiko dan Peluang Teknologi Baru. Forum tersebut membahas upaya bersama untuk mewujudkan kemakmuran bersama di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Memasuki penyelenggaraan keenam tahun ini, forum tersebut dihadiri oleh lebih dari 20 pembicara dari pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan kalangan akademisi, serta sekitar 200 peserta.

Dalam sambutan pembukaan, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Strategi dan Intelijen Jeong Yeondoo mengatakan bahwa kerja sama masyarakat internasional, pembentukan norma, serta tindakan yang bertanggung jawab dari setiap negara sangat penting agar inovasi teknologi berkembang ke arah yang memperkuat keamanan.

Ia juga memperkenalkan upaya Pemerintah Korea dalam memimpin pembahasan internasional, termasuk debat terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai AI serta Perdamaian dan Keamanan Internasional yang dipimpin Presiden Lee Jae Myung tahun lalu. Jeong kemudian menyampaikan visi "AI for All" dan menegaskan komitmen Korea untuk menciptakan lingkungan AI yang berpusat pada manusia dan inklusif.

Sekretaris Presiden untuk Keamanan Siber Kim Huy Kang mengatakan dalam sambutannya bahwa teknologi baru seperti AI merupakan salah satu sarana pertahanan paling efektif di tengah ancaman siber modern yang semakin cepat dan canggih.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang diumumkan pada Juni untuk mendorong pertumbuhan perusahaan inovatif di bidang AI, drone, keamanan siber, dan kedirgantaraan, Kim mengatakan pemerintah akan menghubungkan inovasi teknologi mutakhir sektor swasta dengan penguatan ketahanan siber nasional.

Dalam sesi diskusi tematik, para peserta membahas berbagai isu keamanan baru, termasuk perubahan medan perang akibat penggunaan drone berbiaya rendah dan sistem persenjataan otonom, risiko salah perhitungan akibat keterkaitan AI, teknologi siber, dan nuklir, serta persaingan keamanan antariksa yang semakin intensif seiring meningkatnya komersialisasi di sektor militer.

Mengenai perubahan besar yang dibawa AI dalam bidang pertahanan dan keamanan, Sami Khoury, mantan pejabat Pemerintah Kanada yang bertanggung jawab atas keamanan siber, memperingatkan bahwa AI telah mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan serangan sekaligus menurunkan tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk melancarkannya.

Sementara itu, Guy Lalanne, ekonom senior di Direktorat Sains, Teknologi, dan Inovasi (STI) Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), menyoroti keterbatasan akibat terkonsentrasinya rantai pasok semikonduktor global.

Oh Il Seok, kepala Divisi Riset Keamanan Baru di Institute for National Security Strategy (INSS), mengatakan bahwa ancaman AI yang paling serius adalah melemahnya demokrasi.

"Korea, sebagai negara yang memimpin ketahanan demokrasi, perlu secara aktif menanggapi dampak negatif AI terhadap demokrasi serta berbagai faktor yang dapat menghambatnya," ujarnya.

Terkait langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghadapi serangan siber berbasis AI, Khoury menekankan pentingnya menerapkan "kebersihan siber" dasar.

"Upaya serangan dapat dicegah secara efektif hanya dengan menerapkan patch keamanan terbaru dan mengaktifkan autentikasi multifaktor (MFA)," katanya.

Peter Anstee, national security policy lead for global affairs at OpenAI, menekankan perlunya kehati-hatian dalam penggunaan AI di sektor pertahanan.

"Ketika AI diterapkan di bidang pertahanan, peran teknologi harus ditangani dengan sangat hati-hati berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas," katanya.

Oh juga memperingatkan bahwa salah satu risiko terbesar AI adalah "hilangnya kemampuan untuk berpikir secara mandiri."

"Jangan hanya bergantung pada jawaban AI. Biasakan untuk berpikir sendiri dan menemukan jawabannya," ujarnya.

Ketika ditanya bagaimana pemerintah dan masyarakat internasional dapat mendukung pemanfaatan AI untuk memperkuat keamanan nasional tanpa menghambat inovasi teknologi, Oh menekankan perlunya mengarah pada "sovereign AI" atau AI yang dikembangkan secara mandiri.

Menurutnya, regulasi keamanan masih menjadi kendala besar dalam berbagi informasi di sektor pertahanan dengan pihak swasta.

"Kita perlu berupaya membangun sistem norma yang mandiri untuk mewakili kepentingan negara-negara kekuatan menengah yang memiliki pandangan serupa, dengan keluar dari struktur persaingan yang didominasi Amerika Serikat dan Tiongkok," katanya.

arete@korea.kr