Penulis: Yoon Sojung

Diplomasi Pragmatis Korea ke Panggung Global

"Prinsip utama pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat adalah 'semata-mata demi kesejahteraan rakyat.' Arah yang kami tempuh adalah pragmatisme realistis yang melampaui ideologi, kubu politik, dan konflik politik."

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Lee Jae Myung dalam konferensi pers Tahun Baru yang digelar di Cheong Wa Dae pada Januari 2026. Arah kebijakan itu juga tercermin jelas dalam aktivitas diplomasi Lee yang padat. Sejak dilantik pada tanggal 4 Juni 2025, Lee telah menjalani sembilan kunjungan luar negeri, dimulai dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Kanada. Setahun terakhir menjadi periode ketika ia memimpin langsung diplomasi pragmatis Korea.

Salah satu hasil paling nyata dari diplomasi pemerintahan Lee adalah pemulihan hubungan dengan Tiongkok. Titik baliknya terjadi dalam KTT APEC (Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik) yang berlangsung di Gyeongju pada tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2025. Dalam kesempatan itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea untuk pertama kalinya dalam 11 tahun.

Dalam pertemuan puncak Korea-Tiongkok tersebut, kedua pemimpin secara resmi menegaskan komitmen untuk memulihkan hubungan bilateral. Setelah itu, kedua negara menandatangani perjanjian swap mata uang won-yuan senilai 70 triliun won serta mempercepat negosiasi layanan dan investasi dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) bilateral.

Selanjutnya, melalui kunjungan kenegaraan Presiden Lee ke Tiongkok pada Januari 2026, kedua negara juga mencapai kesepakatan penting terkait kerja sama timbal balik di bidang kesejahteraan rakyat, perdamaian di Semenanjung Korea, serta perluasan pertukaran budaya dan konten.



Hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat juga memasuki fase baru. Pemerintahan Lee berhasil memperkuat aliansi keamanan dan teknologi canggih dengan Amerika Serikat. Di tengah kebijakan "America First" pemerintahan kedua Donald Trump, Korea tetap menjaga kepentingan nasional di bidang ekonomi dan keamanan.

Secara khusus, dalam pertemuan puncak Korea-Amerika Serikat di sela-sela KTT APEC di Gyeongju, Korea berhasil memperoleh dukungan Amerika Serikat terkait program pembangunan kapal selam nuklir dan pengayaan uranium. Kesepakatan tersebut dinilai menjadi pijakan penting bagi Korea untuk meningkatkan kapasitas pertahanannya sebagai pilar utama keamanan Asia Timur Laut.

Sebagai negara yang mengusung visi "negara bertanggung jawab global", Korea selama ini menolak tuntutan domestik terkait persenjataan nuklir guna menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Para pakar menilai kapal selam nuklir merupakan opsi terbaik untuk memaksimalkan daya tangkal konvensional tanpa pengembangan senjata nuklir.



Hubungan Korea-Jepang mengalami percepatan melalui diplomasi shuttle yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menggelar pertemuan puncak pertamanya dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dalam KTT G7 di Kanada, Presiden Lee memilih Jepang, bukan Amerika Serikat, sebagai tujuan kunjungan luar negeri keduanya. Ini menjadi pertama kalinya seorang presiden Korea lebih dahulu mengunjungi Jepang dibanding Amerika Serikat. Langkah tersebut menunjukkan pendekatan pragmatis yang menempatkan kepentingan nasional di atas tradisi diplomatik yang selama ini menjadikan aliansi Korea-Amerika Serikat sebagai prioritas utama.

Dalam pertemuan puncak Korea-Jepang di Tokyo pada Agustus 2025, kedua negara sepakat untuk melanjutkan secara menyeluruh Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Baru Korea-Jepang Abad ke-21 (Deklarasi Kim Dae-jung Obuchi) yang diumumkan pada tahun 1998. Kesepakatan itu juga mencakup komitmen untuk melanjutkan posisi kabinet-kabinet Jepang sebelumnya terkait pengakuan sejarah.

Kesepakatan tersebut dinilai sebagai capaian bermakna di tengah momentum peringatan 80 tahun kemerdekaan Korea dan 60 tahun normalisasi hubungan diplomatik Korea-Jepang. Setelah itu, kedua pihak terus menggelar pertemuan melalui berbagai kesempatan, termasuk dalam forum APEC di Gyeongju dan kunjungan Presiden Lee ke Jepang pada Januari 2026.

Jika termasuk pertemuan dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang mengunjungi Andong pada tanggal 19–20 Mei 2026, maka itu menjadi pertemuan puncak Korea-Jepang keenam sejak pemerintahan Lee dimulai. Kedua negara kini juga semakin mempererat kerja sama di bidang energi dan rantai pasok.

Perdamaian dan Kemakmuran Bersama di Semenanjung Korea

Pemerintahan Lee meninggalkan pendekatan lama berbasis konfrontasi ideologis. Sebagai gantinya, pemerintah mendorong kebijakan Semenanjung Korea yang berfokus pada hidup berdampingan secara damai dan manajemen risiko yang pragmatis. Dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan 2025, Presiden Lee menegaskan bahwa keamanan paling pasti adalah menciptakan kondisi tanpa perang. Pernyataan tersebut mencerminkan esensi kebijakan perdamaian dan koeksistensi yang diusung pemerintah saat ini.

Pemerintahan Lee juga mengambil langkah berani untuk mengembalikan hubungan Republik Korea-Korea Utara yang membeku ke jalur rekonsiliasi dan kerja sama. Tak lama setelah pemerintahan Lee dimulai, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2025, pemerintah menghentikan penyebaran selebaran anti-Korea Utara serta siaran pengeras suara di perbatasan sebagai langkah awal pemulihan kepercayaan antar-Korea.

Dalam pidato Hari Kemerdekaan tahun 2025, Presiden Lee mendefinisikan hubungan Republik Korea dan Korea Utara sebagai "hubungan khusus yang saling menghormati dan mengakui sistem masing-masing serta mengarah pada reunifikasi damai." Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengejar reunifikasi dengan cara absorpsi dalam bentuk apa pun.

Sebulan kemudian, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada September 2025, Presiden Lee menyatakan tekad untuk mengakhiri Perang Dingin di Semenanjung Korea dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia melalui "Inisiatif END Republik Korea."

Inisiatif tersebut merupakan singkatan dari Exchange (pertukaran), Normalization (normalisasi hubungan), dan Denuclearization (denuklirisasi).



Pemerintah juga mulai merinci langkah konkret untuk menghidupkan kembali dialog antar-Korea. Pada Desember 2025, Presiden Lee secara resmi mengusulkan pemulihan saluran komunikasi antar-Korea kepada otoritas Korea Utara dan menegaskan bahwa menghidupkan kembali dialog antar-Korea yang terhenti selama tujuh tahun merupakan titik awal bagi hubungan baru antar-Korea yang dilandasi hidup berdampingan secara damai.

Dalam konferensi pers Tahun Baru pada Januari tahun ini, Presiden Lee juga menyatakan komitmennya untuk memulihkan Kesepakatan Militer 19 September. Sejalan dengan itu, Kementerian Unifikasi pada Februari 2026 mengumumkan akan secara proaktif mendorong pemulihan zona larangan terbang yang diatur dalam kesepakatan tersebut.

Upaya tersebut kemudian membuahkan hasil dalam bentuk pertukaran sipil. Pada tanggal 17 Mei 2026 sebanyak 39 anggota tim sepak bola wanita Korea Utara, Naegohyang Women’s FC, tiba di Bandara Internasional Incheon. Ini menjadi pertama kalinya tim Korea Utara bertanding di Korea dalam delapan tahun sejak tahun 2018.

Peristiwa tersebut juga dinilai memiliki makna penting dalam upaya pemerintah mendorong kerja sama dan pertukaran antar-Korea yang saling menguntungkan dan berbasis dukungan publik.



Garis diplomasi pragmatis Presiden Lee juga menuai pujian dari media asing. Majalah hubungan internasional The Diplomat dalam artikelnya bertajuk Lee Jae Myung, Presiden Tipe Baru yang Didukung Rakyat Korea yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2026 menyebut kemampuan administratif yang berorientasi hasil, diplomasi pragmatis, gaya komunikasi yang unik, serta kepemimpinan yang melayani rakyat sebagai faktor utama popularitas Presiden Lee.

Majalah tersebut secara khusus menyoroti keberhasilan Presiden Lee, yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman diplomatik, mencapai kesepakatan dengan Presiden Donald Trump terkait pengadaan kapal selam bertenaga nuklir dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Majalah itu menilai bahwa Presiden Lee berhasil menciptakan terobosan yang gagal dicapai para pendahulunya selama puluhan tahun serta membuktikan kapasitasnya dalam menghadapi kebijakan America First dengan piawai.

arete@korea.kr