Penulis: Charles Audouin

Pemerintah Korea akan merombak secara menyeluruh sistem visa regional guna mengatasi kekurangan tenaga kerja di industri lokal sekaligus mendorong warga asing untuk menetap di daerah.

Kementerian Kehakiman Korea pada tanggal 24 Agustus 2026 mengumumkan rencana perombakan berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap sistem visa regional.

Kementerian juga membuka pendaftaran untuk Program Visa Regional 2027–2028 mulai hari itu hingga tanggal 10 November 2026. Program tersebut akan mulai diterapkan secara resmi pada tahun 2027.

Visa regional merupakan sistem yang memungkinkan Kementerian Kehakiman dan pemerintah daerah tingkat provinsi menarik warga asing dengan mempertimbangkan kebutuhan industri dan sosial masing-masing daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Kehakiman, sistem tersebut dinilai membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja di industri lokal. Dampaknya terhadap lapangan kerja dan tingkat upah warga Korea juga dinilai tidak signifikan.

Perombakan dilakukan menyusul kritik bahwa sistem yang ada belum mampu mencerminkan kebutuhan industri lokal secara tepat serta memiliki keterbatasan dalam mendorong warga asing untuk menetap bersama keluarga dan meningkatkan konsumsi lokal.

Kementerian Kehakiman akan merombak sistem visa untuk menyeleksi talenta yang benar-benar dibutuhkan industri lokal serta menghubungkan seluruh proses mulai dari studi, pekerjaan, membawa serta keluarga, menetap di daerah, hingga konsumsi lokal.

Pertama, kementerian akan merancang visa berdasarkan kebutuhan industri lokal sekaligus memperkuat pengelolaannya. Sebelumnya, pemerintah daerah hanya dapat merancang salah satu dari visa pelajar (D-2) atau visa kegiatan khusus (E-7). Ke depan, pemerintah daerah dapat merancang dan mengajukan kedua jenis visa tersebut secara bersamaan.

Namun, kuota penerimaan akan dikurangi dari sebelumnya 60–1.000 orang menjadi 50–200 orang untuk setiap pemerintah provinsi. Total kuota juga akan dipangkas dari 6.790 orang menjadi maksimal lebih dari 3.000 orang guna mencegah perekrutan warga asing secara berlebihan.

Prosedur seleksi juga akan diperketat. Warga asing yang telah tinggal di Korea akan mendapat kesempatan terlebih dahulu, sedangkan tenaga kerja dari luar negeri hanya akan dipilih secara terbatas setelah melalui verifikasi awal, seperti pelatihan sebelum masuk ke Korea atau penilaian kemampuan bahasa Korea. Pada tahap rekomendasi pemerintah provinsi, kemampuan bahasa Korea dan kemauan untuk menetap di daerah juga akan dinilai secara menyeluruh.

Insentif untuk mendorong warga asing menetap di daerah juga akan diperluas. Pemegang visa regional D-2 yang mendapatkan pekerjaan di daerah tersebut setelah lulus akan diberikan kemudahan untuk beralih ke visa regional E-7. Selain itu, pasangan pemegang visa regional E-7 akan diizinkan bekerja di daerah tersebut guna mendorong warga asing menetap bersama keluarga sekaligus meningkatkan konsumsi lokal.

Menteri Kehakiman Jung Sung-ho mengatakan, “Perombakan ini bukan sekadar untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja asing, melainkan untuk menyeleksi secara cermat talenta yang dibutuhkan industri lokal serta memperbaiki sistem agar seluruh proses mulai dari studi, pekerjaan, membawa serta keluarga, menetap di daerah, hingga konsumsi lokal dapat terhubung secara bertanggung jawab.”

caudouin@korea.kr