Pemerintah Korea memutuskan untuk menambah lebih dari 16.000 pekerja migran musiman pada paruh kedua tahun ini. Foto di atas menunjukkan para petani dan pekerja migran asing yang memanen kentang di sebuah ladang kentang di Gangdong-myeon, Gangneung, Provinsi Gangwon, pada tanggal 30 Juni 2026. (Yonhap News)
Penulis: Aisylu Akhmetzianova
Pemerintah Korea akan menambah sebanyak 16.915 pekerja migran musiman pada paruh kedua tahun 2026 guna mengatasi kekurangan tenaga kerja kronis di sektor pertanian dan perikanan.
Dengan penambahan tersebut, total alokasi pekerja migran musiman pada tahun ini meningkat menjadi 117.113 orang, atau bertambah 21.517 orang dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 95.596 orang.
Kementerian Kehakiman pada tanggal 1 Juli 2026 mengumumkan bahwa keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Pekerja Musiman yang digelar pada tanggal 30 Juni 2026.
Dari tambahan alokasi sebanyak 16.915 orang, sebanyak 14.926 orang akan ditempatkan di 74 kota dan gun, sedangkan 1.989 orang lainnya akan disiapkan sebagai tenaga cadangan untuk mengantisipasi kebutuhan yang tidak terduga.
Berdasarkan sektor, tambahan alokasi tersebut terdiri atas 11.070 orang untuk sektor pertanian dan 3.856 orang untuk sektor perikanan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menyepakati langkah-langkah untuk meningkatkan kondisi kerja serta menyempurnakan sistem perlindungan hak-hak pekerja migran musiman.
Pemerintah akan mewajibkan penggunaan kontrak kerja standar sesuai ketentuan yang berlaku sehingga besaran upah, jam kerja, dan waktu istirahat pekerja dapat ditetapkan secara lebih jelas.
Selain itu, akomodasi bagi pekerja tidak boleh berada di lokasi yang memiliki tingkat kebisingan, bau, atau getaran yang tinggi maupun di kawasan yang berisiko mengalami bencana, seperti banjir atau tanah longsor.
Pemerintah juga akan memberikan dukungan yang lebih aktif agar pekerja migran musiman dapat lebih cepat beradaptasi setelah tiba di Korea, sekaligus menyederhanakan secara signifikan prosedur pendaftaran orang asing bagi pekerja yang kembali bekerja di Korea.
Menteri Kehakiman, Jung Sung-ho, mengatakan, "Selain memperluas pasokan tenaga kerja, kami akan memperkuat kerja sama dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk terus mengembangkan sistem pekerja musiman, termasuk melalui perbaikan lingkungan tempat tinggal, pencegahan tunggakan upah, dan pencegahan campur tangan broker ilegal."
aisylu@korea.kr
