Pos militer Republik Korea dan Korea Utara terlihat saling berhadapan di kawasan perbatasan Paju, dengan Sungai Imjin membentang di antara keduanya. (Yonhap News)
Penulis: Kang Gahui
Pemerintah Korea akan melonggarkan secara signifikan berbagai regulasi militer di wilayah perbatasan. Garis Kontrol Sipil (CCL) akan digeser rata-rata 2 kilometer ke arah utara, sementara pemerintah juga akan mendorong pencabutan status kawasan lindung terbatas seluas sekitar 450 kilometer persegi, atau setara sekitar 150 kali luas Yeouido di Seoul.
Kementerian Pertahanan Nasional pada tanggal 17 Juni 2026 mengumumkan langkah-langkah perbaikan regulasi terkait fasilitas militer tersebut. Kebijakan ini merupakan salah satu bagian dari agenda utama pemerintahan Presiden Lee Jae Myung untuk memperluas deregulasi di bidang pertahanan demi mendorong hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat sipil dan militer.
CCL merupakan garis pembatas yang diberlakukan untuk mengendalikan akses warga sipil di wilayah yang berdekatan dengan Garis Demarkasi Militer (MDL) demi kepentingan operasi militer.
Berdasarkan kebijakan baru ini, CCL yang sebelumnya berada pada jarak rata-rata sekitar 8 kilometer di selatan Garis Demarkasi Militer (MDL) akan dipersempit hingga rata-rata sekitar 6 kilometer. Selain itu, kawasan perlindungan terkendali seluas sekitar 270 kilometer persegi, atau setara sekitar 90 kali luas Pulau Yeouido di Seoul, akan diubah menjadi kawasan perlindungan terbatas sehingga pembatasan akses dan pemanfaatan lahan diperkirakan akan berkurang secara signifikan.
Kementerian Pertahanan Nasional berencana menyesuaikan CCL secara bertahap mulai tahun 2027 dengan melengkapi berbagai sarana pengendalian, termasuk relokasi pos pemeriksaan CCL serta pemasangan pagar perbatasan dan kamera CCTV.
Pemerintah juga memutuskan untuk secara bertahap mencabut berbagai pembatasan di kawasan perlindungan terbatas seluas sekitar 450 kilometer persegi, atau setara sekitar 150 kali luas Yeouido, dengan merevisi kriteria penetapannya berdasarkan tingkat kebutuhan militer.
Untuk meningkatkan kenyamanan warga di wilayah perbatasan, prosedur izin masuk ke kawasan CCL akan dialihkan ke sistem berbasis seluler. Selain itu, proses persetujuan dan perizinan penerbangan drone pertanian juga akan disederhanakan.
Kementerian Pertahanan Nasional menjelaskan bahwa langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketidaknyamanan warga sekaligus mendorong perkembangan ekonomi wilayah perbatasan tanpa mengurangi kesiapan pertahanan yang kuat.
kgh89@korea.kr
