Pemerintah Korea menyampaikan protes keras kepada Jepang dan mendesak pembatalan acara Hari Takeshima (sebutan Jepang untuk Pulau Dokdo) pada tanggal 22 Februari 2026 yang diselenggarakan oleh Prefektur Shimane, Jepang. (Korea.net DB)

Penulis: Kang Gahui

Pemerintah Korea menyampaikan protes keras kepada Jepang dan mendesak pembatalan acara Hari Takeshima (sebutan Jepang untuk Pulau Dokdo) pada tanggal 22 Februari 2026 yang diselenggarakan oleh Prefektur Shimane, Jepang.

Desakan tersebut dikirimkan oleh Korea sehubungan dengan kehadiran pejabat tinggi pemerintah pusat Jepang dalam acara tersebut.

Melalui pernyataan tertulis pada hari itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri mengungkapkan, "Korea menyampaikan protes keras atas pengulangan klaim kedaulatan yang tidak berdasar atas Pulau Dokdo dan mendesak dengan tegas agar acara tersebut segera dibatalkan."

Pernyataan tersebut dilanjutkan dengan menyatakan, "Pulau Dokdo merupakan wilayah kedaulatan Korea yang jelas berdasarkan sejarah, letak geografis, dan hukum internasional. Pemerintah Jepang harus segera menghentikan klaim sepihak yang tidak berdasar atas Pulau Dokdo dan menghadapi sejarah dengan sikap sadar diri."

Kemenlu pun memanggil Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Korea, Hirotaka Matsuo, ke kantor Kemenlu hari itu untuk menyampaikan protes terkait.

Prefektur Shimane telah menetapkan penyelenggaraan acara Hari Takeshima pada tahun 2005 untuk menyatakan hak kepemilikan Pulau Dokdo pada pemerintah Jepang. Hari Takeshima pun diperingati setiap tahunnya pada tanggal 22 Februari sejak tahun 2006.

Acara tersebut biasanya dihadiri oleh wakil menteri pemerintahan Jepang setiap tahunnya sejak tahun 2013 dan pada tahun 2026 dihadiri oleh Naoki Furukawa, Wakil Menteri Parlementer pada Kantor Kabinet Jepang.


kgh89@korea.kr