Kantor Kepresidenan Republik Korea pada tanggal 9 Desember 2025 membantah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait Dokdo dengan menegaskan bahwa Dokdo secara jelas merupakan wilayah kedaulatan Korea berdasarkan sejarah, geografi, dan hukum internasional. (Korea.net DB)
Penulis: Xu Aiying
Kantor Kepresidenan Republik Korea pada tanggal 9 Desember 2025 membantah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait Dokdo dengan menegaskan bahwa Dokdo secara jelas merupakan wilayah kedaulatan Korea berdasarkan sejarah, geografi, dan hukum internasional.
Menurut laporan media utama di Korea, seorang pejabat Kantor Kepresidenan Republik Korea, saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Takaichi, mengatakan, "Tidak ada sengketa kedaulatan atas Dokdo."
Ia juga menegaskan, "Pemerintah Korea akan menanggapi secara tegas dan serius segala klaim yang tidak berdasar dari Jepang terhadap Dokdo."
Pada hari yang sama, PM Takaichi menjawab pertanyaan dari seorang anggota Partai Demokrat Liberal dalam sidang Komite Anggaran Majelis Rendah Parlemen Jepang.
Ia menyatakan, "Takeshima (sebutan Jepang untuk Dokdo) merupakan wilayah kedaulatan Jepang yang jelas, baik berdasarkan fakta sejarah maupun hukum internasional."
xuaiy@korea.kr
