Pemerintah Jepang masih belum menepati janji yang dibuatnya pada saat pendaftaran Tambang Sado sebagai Warisan Budaya Dunia. Foto di atas menunjukkan keluarga para korban warga Korea yang dimobilisasi secara paksa mengunjungi terowongan tambang setelah menghadiri upacara peringatan di bekas asrama pekerja Korea di Tambang Sado, Prefektur Niigata, Jepang, pada tanggal 25 November tahun 2024. (Yonhap News)
Penulis: Jeon Misun
Pemerintah Jepang masih belum melaksanakan rekomendasi UNESCO untuk mencerminkan seluruh sejarah Tambang Sado, termasuk kerja paksa warga Korea pada masa penjajahan Jepang, meskipun situs tersebut telah didaftarkan sebagai Warisan Budaya Dunia.
Kementerian Luar Negeri pada tanggal 15 Desember 2025 mengeluarkan pernyataan juru bicara terkait Laporan Kondisi Pelestarian Tambang Sado yang dipublikasikan di situs Pusat Warisan Dunia UNESCO, dan dengan tegas mengkritik tidak dicantumkannya informasi mengenai mobilisasi paksa.
Laporan tersebut memuat langkah-langkah pelaksanaan delapan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Warisan Dunia UNESCO. Namun, laporan itu tidak menyertakan penjelasan mengenai keseluruhan sejarah Tambang Sado, termasuk pemaksaan kerja terhadap pekerja Korea pada masa penjajahan Jepang.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri mendesak Jepang agar dengan sungguh-sungguh melaksanakan keputusan Komite Warisan Dunia, komitmen yang telah dibuatnya sendiri, serta kesepakatan antara Korea dan Jepang.
Pada saat pendaftaran Tambang Sado sebagai Warisan Budaya Dunia, Jepang telah berjanji melalui konsultasi erat dengan Korea untuk mengenang seluruh pekerja, termasuk pekerja asal Korea, serta memperbaiki strategi interpretasi dan pameran terhadap situs tersebut.
msjeon22@korea.kr
