Penulis: Yoon Sojung

Pada tanggal 7 Maret Presiden Yoon Suk Yeol berkata, "Ini adalah hasil dari mencari cara untuk memenuhi kepentingan bersama dan perkembangan masa depan Korea dan Jepang sambil menghormati posisi para korban."

“Jelas bahwa kerja sama berorientasi masa depan antara Korea dan Jepang akan melindungi kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran tidak hanya untuk Korea dan Jepang, tetapi juga untuk dunia secara keseluruhan,” kata Presiden Yoon dalam sambutan pembukaannya pada rapat kabinet yang diadakan di Kantor Kepresidenan di Yongsan pagi ini.

Presiden Yoon melanjutkan, "Jepang telah berubah dari agresor militeristik di masa lalu menjadi mitra yang berbagi nilai-nilai universal dengan kami dan bekerja sama dalam keamanan, ekonomi, sains dan teknologi, serta agenda global."

Presiden Yoon meminta anggota Dewan Negara untuk membangun sistem kerja sama antara kementerian kedua pemerintah untuk kerja sama kedua negara yang berorientasi masa depan, serta mempersiapkan dan mendukung langkah-langkah untuk pertukaran substansial dan kerja sama antara dunia bisnis dan generasi masa depan dengan hati-hati.

Pada tanggal 6 Maret, pemerintah mengumumkan rencana pelunasan pihak ketiga untuk memberi kompensasi kepada para korban kerja paksa dan keluarga mereka yang ditinggalkan dengan uang dari sebuah yayasan di bawah Kementerian Administrasi Publik dan Keamanan sebagai solusi kompensasi bagi para korban pemerintahan kolonial Jepang.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan, "Kami menilai ini sebagai upaya mengembalikan hubungan Korea-Jepang ke keadaan yang sehat. Kami akan mengembangkan hubungan Korea-Jepang dengan berkomunikasi secara dekat dengan Presiden Yoon Suk Yeol."

Terkait solusi pemerintah Korea Selatan untuk masalah kerja paksa, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Uni Eropa (EU) mengeluarkan pernyataan sambutan.

Dalam pernyataan dari Gedung Putih pada tanggal 6 Maret (waktu setempat), Presiden AS Joe Biden mengatakan, "Pengumuman hari ini dari Korea dan Jepang akan menandai groundbreaking new chapter dalam kerja sama dan kemitraan antara sekutu terdekat Amerika."

Presiden Biden berkata, "Presiden Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Fumio Kishida mengambil langkah penting untuk menciptakan masa depan yang lebih aman, lebih terjamin, dan lebih sejahtera bagi rakyat kedua negara melalui Pernyataan Menteri Luar Negeri yang bersejarah."

Pada tanggal 6 Maret, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menanggapi permintaan komentar dari Voice of America (VOA), dengan mengatakan, "Saya menyambut baik pertukaran positif baru-baru ini dan dialog berorientasi masa depan antara Korea dan Jepang." Hal ini dilaporkan oleh Yonhap News dan media Korea lainnya.

Menurut VOA, Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Farhan Haq menambahkan bahwa Guterres, "Mendorong kedua belah pihak untuk mencari solusi komprehensif atas perselisihan bilateral sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional."

Otoritas Hubungan Luar Negeri (EEAS) yang berfungsi sebagai kementerian luar negeri Uni Eropa, mengatakan dalam sebuah pernyataan oleh seorang juru bicara pada tanggal 6 Maret bahwa pihaknya, "Menyambut baik langkah-langkah penting yang diumumkan hari ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Korea dan Jepang dan membangun hubungan menuju masa depan."

Uni Eropa mengatakan, "Korea dan Jepang adalah negara yang sangat penting dan secara strategis mirip dengan Uni Eropa," dan menekankan, "kerja sama yang erat antara kedua negara merupakan pilar utama dalam memperkuat norma berdasarkan tatanan internasional dan mempromosikan kebebasan dan keterbukaan di Wilayah Indo-Pasifik."



arete@korea.kr