Oleh Jung Joo-ri
Visa baru yang disesuaikan dengan wilayah yang mencerminkan permintaan tenaga kerja dari pemerintah daerah akan diterbitkan.
Kementerian Kehakiman Korea Selatan mengumumkan pada tanggal 25 Juli bahwa mereka pemerintah menetapkan sistem Visa Khusus Regional, yaitu visa yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan spesialisasi regional dengan syarat mereka harus tinggal dan bekerja di wilayah tersebut untuk jangka waktu tertentu.
Hal ini untuk memperbaiki situasi di mana daerah-daerah non-metropolitan mengalami kekurangan tenaga kerja dan vitalitas ekonomi yang melambat karena konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan dan tingkat kelahiran yang rendah serta populasi yang menua.
Ketika pemerintah daerah secara komprehensif menganalisis struktur industri dan status pekerjaan suatu wilayah dan mengajukan jumlah orang asing yang diperlukan dan persyaratan untuk bakat asing yang sesuai, Kementerian Kehakiman mengeluarkan visa dengan mempertimbangkan permintaan populasi yang sesuai di wilayah tersebut.
WNA dapat memperoleh visa tinggal (F-2) melalui rekomendasi dari kepala pemerintah daerah. Jika seorang WNA mendapatkan visa tinggal tersebut, ia dapat bekerja dan tinggal di daerah tersebut selama lebih dari 5 tahun. Misalnya, seorang mahasiswa asing yang belajar di perguruan tinggi kesehatan setempat akan dapat bekerja sebagai pengasuh setelah lulus, atau seorang pekerja asing dengan lisensi las akan dapat bekerja secara stabil di perusahaan terkait. Orang Korea dengan kewarganegaraan asing dapat memperoleh visa Korea luar negeri (F-4), tinggal di wilayah tersebut selama lebih dari dua tahun, dan bekerja tanpa batasan.
Sebelum implementasi resmi, proyek percontohan akan dilaksanakan selama satu tahun mulai 4 Oktober. Targetnya adalah 89 daerah penurunan populasi yang ditetapkan oleh Kementerian Administrasi Umum dan Keamanan tahun lalu, termasuk Dong-gu dan Seo-gu di Busan. Pendaftaran seleksi pemerintah daerah peserta akan dibuka hingga 19 Agustus, dan hasil seleksi akan diumumkan pada 5 September.
Kementerian Kehakiman menjelaskan bahwa proyek ini bertujuan “untuk mendorong orang asing menetap di daerah yang cocok untuk industri, universitas, dan pekerjaan di populasi yang menurun, untuk memperluas populasi penduduk yang hidup dari pemerintah daerah, untuk mempromosikan kegiatan ekonomi, dan untuk menekan arus keluar dari populasi.”
“Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk secara aktif mempromosikan kebijakan visa yang mencerminkan kebutuhan lokal,” katanya.
etoilejr@korea.kr