Dalam survei kepercayaan pemerintah yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Korea menempati peringkat ke-7 dari 20 negara yang disurvei. Foto tersebut menunjukkan Presiden Yoon Suk Yeol memberikan pidato administrasi kota di aula pertemuan utama Majelis Nasional pada 16 Mei. (Kantor kepresidenan ke-20)
Oleh
Min Yea-Ji dan
Kim Seon Ah
Dalam survei kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Korea Selatan menempati peringkat ke-7 dari 20 negara yang disurvei.
Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan pada tanggal 18, dalam survei percontohan kepercayaan pemerintah yang dirilis oleh OECD pada tanggal 13 (waktu setempat), kepercayaan pada pemerintah pusat Korea dihitung sebesar 48,8%. Ini merupakan angka tertinggi ke-7 setelah Norwegia (63,8%), Finlandia (61,5%), Luksemburg (55,9%), Irlandia (50,6%), Islandia (50,4%) dan Belanda (49,1%).
Di antara pertanyaan survei, pemerintah mendapat skor lebih tinggi dari rata-rata OECD dalam hal kapabilitas pemerintah (respon dan kepastian) dan nilai (keterbukaan, moralitas, dan keadilan). Secara khusus, peringkatnya tinggi di antara negara-negara yang disurvei dalam hal komunikasi dengan publik, tingkat kepercayaan kepuasan layanan dengan publik, dan aspek etika pejabat pemerintah.
Secara rinci target, tingkat kepercayaan media, partai politik, dan pemerintah daerah berada di atas rata-rata OECD, dan tingkat kepercayaan pejabat publik, kepolisian, lembaga legislatif dan yudikatif berada di bawah rata-rata OECD.
Wakil Menteri Administrasi Publik dan Keamanan Han Chang-seop mengatakan, “Kepercayaan pada pemerintah adalah kekuatan pendorong utama dalam urusan negara. “Melalui inovasi pemerintahan yang berani, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan pemerintahan yang kompeten dan bekerja dengan baik sehingga masyarakat dapat percaya dan mempercayakan kepada pemerintah,” ujarnya.
jesimin@korea.kr