Penulis: Aisylu Akhmetzianova

Kementerian Dalam Negeri mengumumkan pada tanggal 30 Januari bahwa Republik Korea menempati peringkat pertama secara keseluruhan dalam Indeks Pemerintahan Digital 2023 yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk kedua kalinya berturut-turut.

OECD melakukan evaluasi pemerintahan digital untuk pertama kalinya pada tahun 2019 untuk mengukur tingkat transformasi digital di pemerintahan dan sektor publik negara-negara anggota OECD. Hasil evaluasi kedua diumumkan pada tahun 2023. Evaluasi ini dilakukan di enam kategori dengan sasaran 33 negara anggota OECD dan lima negara non-anggota OECD.

Pada tahun 2023 Korea mencetak 0,935 poin (dari 1 poin). Angka tersebut meningkat 0,193 poin dari 0,742 poin pada tahun 2019. Dalam hasil evaluasi ini, Korea menjadi satu-satunya negara Asia yang masuk dalam sepuluh negara teratas.

Di antara enam kategori, Korea menduduki peringkat pertama dalam empat kategori, yaitu pemerintahan berbasis data, pemerintahan platform, pemerintahan terbuka, dan pemerintahan proaktif. Untuk kategori pemerintahan yang mengutamakan digital dan pemerintahan yang dipimpin oleh masyarakat, Korea menempati peringkat kedua.

Menyusul Korea, Denmark (0,811 poin) dan Inggris (0,775 poin) masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga. Peringkat tersebut diikuti oleh Norwegia (0,770 poin), Australia (0,753 poin), Estonia (0,742 poin), dan Kolombia (0,736 poin).

Menteri Dalam Negeri, Lee Sang-min mengungkapkan, "Berkat upaya masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, kami dapat menempati posisi pertama dalam evaluasi pemerintahan digital berturut-turut setelah evaluasi data publik yang diumumkan oleh OECD pada bulan Desember tahun 2023. Sebagai negara terkemuka dalam pemerintahan digital yang diakui dunia, kami akan terus menciptakan platform pemerintahan digital yang menyediakan layanan yang nyaman dan stabil."

aisylu@korea.kr