Hong Hyun-Ik
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Korea untuk UNESCO

Memasuki tahun kedua masa jabatannya, Presiden Lee Jae Myung menampilkan diplomasi pragmatis yang lebih proaktif dengan mengedepankan peran Korea sebagai kekuatan menengah yang bertanggung jawab di tingkat global.

Momentum kunjungan ke Uni Eropa (UE) dan partisipasinya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok Tujuh (G7) dimanfaatkan untuk memajukan kepentingan nasional sekaligus memperluas horizon diplomasi Korea.

Melalui kunjungan ke Belgia dan Uni Eropa, kunjungan kenegaraan ke Italia serta pertemuan dengan Paus, hingga kehadiran dalam KTT G7 di Prancis, Presiden Lee berhasil memajukan kepentingan nasional Korea dan memperluas ruang gerak diplomasi negara.

Rangkaian agenda tersebut juga menunjukkan peran Korea sebagai kekuatan menengah yang bertanggung jawab dalam komunitas internasional sekaligus meningkatkan martabat dan prestise bangsa di panggung global.

Latar Belakang Diplomasi Presiden Lee ke Uni Eropa

Situasi diplomasi dan keamanan di Semenanjung Korea saat ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Terlebih, aliansi Korea-Amerika Serikat yang selama ini menjadi pilar utama keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Korea tengah mengalami tekanan akibat pendekatan pemerintahan Trump yang secara terbuka mengutamakan kepentingan nasional Amerika Serikat.

Meskipun kedua negara telah mencapai kesepakatan terkait tarif dan investasi Korea di Amerika Serikat, masih terdapat sejumlah isu yang perlu diselesaikan. Secara khusus, tekanan Amerika Serikat untuk mengurangi beban pertahanan dengan dalih modernisasi aliansi, upaya menjadikan Korea sebagai alat dalam menahan pengaruh Tiongkok, serta dorongan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi yang berpusat pada kepentingan Amerika menuntut tanggapan yang cermat dan bijaksana.

Di sisi lain, pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang terus berlanjut, ancaman terhadap Republik Korea, penguatan aliansi Korea Utara-Rusia, dukungan teknologi militer Rusia kepada Pyongyang, serta semakin eratnya hubungan Korea Utara dan Tiongkok yang tercermin dari kunjungan Presiden Xi Jinping ke Korea Utara juga menjadi tantangan yang tidak kalah besar.

Dalam bidang ekonomi, Korea juga harus menghadapi dampak persaingan ekonomi dan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, gangguan rantai pasok yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat terhadap Iran, serta tekanan inflasi yang terus berlanjut.

Dalam konteks tersebut, Presiden Lee mengambil peran aktif di panggung diplomasi guna memperkuat fondasi perdamaian di Semenanjung Korea sekaligus meningkatkan kepentingan ekonomi nasional. Kunjungannya ke Uni Eropa dilakukan untuk memperkuat solidaritas dengan negara-negara yang menghadapi kesulitan serupa akibat proteksionisme Amerika Serikat dan tekanan inflasi, sekaligus memperluas jangkauan diplomasi Korea.

Sebagai kelanjutan dari upaya tersebut, Presiden Lee kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menghadiri KTT G7.

Diplomasi Presiden Lee dalam Kunjungan ke UE dan KTT G7

Dalam kunjungannya ke Belgia, Presiden Lee terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan Raja Belgia dan Perdana Menteri Belgia. Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak membahas kerja sama usaha kecil dan menengah (UKM) serta perusahaan rintisan (startup), perluasan investasi di industri strategis, dan pertukaran pendidikan. Presiden Lee juga meminta dukungan bagi kebijakan Korea untuk mewujudkan perdamaian dan koeksistensi di Semenanjung Korea.

Presiden Lee juga mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa (UE) dan menandatangani Perjanjian Perdagangan Digital. Selain memulai negosiasi Perjanjian Perlindungan Informasi Rahasia, kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama keamanan. Korea juga meminta pertimbangan yang bersahabat dari UE terkait tarif baja, sekaligus mencapai kesepakatan untuk memperluas kerja sama di bidang semikonduktor, industri pertahanan, dan multilateralisme.

Dalam kunjungan kenegaraannya ke Italia, Presiden Lee mengadakan pertemuan dengan Presiden Sergio Mattarella dan Perdana Menteri Giorgia Meloni. Kedua negara sepakat meningkatkan hubungan bilateral menjadi Kemitraan Strategis Khusus serta menandatangani nota kesepahaman (MoU) di berbagai bidang, termasuk kemitraan sosial-ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kerja sama pembangunan, serta kerja sama antara UKM dan pelaku usaha mikro.

Kedua pihak juga sepakat menciptakan sinergi melalui kerja sama yang saling melengkapi serta memajukan perdagangan bebas dan multilateralisme. Selain itu, forum meja bundar bisnis turut digelar untuk menjajaki kerja sama di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), teknologi kuantum, robotika, industri pertahanan, kedirgantaraan, energi, dan bioindustri.

Dalam pidato peringatan di Basilika Santo Paulus, Presiden Lee menegaskan bahwa Korea tidak akan mengejar unifikasi melalui penyerapan maupun persaingan sistem dengan Korea Utara. Ia menyatakan komitmennya untuk membangun perdamaian di Semenanjung Korea dan berkontribusi bagi perdamaian dunia.

Presiden Lee juga bertemu dengan Paus Leo XIV. Paus dijadwalkan mengunjungi Korea bertepatan dengan penyelenggaraan Hari Orang Muda Sedunia (WYD) yang akan digelar di Seoul pada tahun 2027. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Lee mengundang Paus untuk mengunjungi Zona Demiliterisasi (DMZ) dan Korea Utara. Menanggapi hal itu, Paus menyatakan akan mempertimbangkan secara positif dan mengupayakannya.

Aktivitas diplomatik yang intensif juga berlanjut dalam KTT G7 di Évian-les-Bains, Prancis. Saat ini, Korea bersama Jerman tengah bersaing dalam proyek pengadaan kapal selam generasi berikutnya milik Kanada yang bernilai sekitar 60 triliun won.

Dalam konteks tersebut, Presiden Lee bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan menyampaikan bahwa Korea siap berkontribusi bagi keamanan Kanada, sembari membahas langkah-langkah kerja sama yang lebih konkret. Kepada Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Lee mengusulkan berbagai bentuk kerja sama, termasuk penelitian bersama. Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, kedua pemimpin bersepakat untuk membuka babak baru dalam hubungan bilateral.

Dalam forum KTT G7, Presiden Lee mengajukan berbagai langkah untuk memperkuat ketahanan rantai pasok energi global. Ia juga menekankan pentingnya berbagi dan keamanan sebagai agenda utama dalam pengembangan AI, sekaligus menunjukkan peran Korea sebagai negara yang bertanggung jawab di tingkat global.

Dalam jamuan makan malam para pemimpin, Presiden Lee duduk berdampingan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan membahas berbagai isu utama. Terkait masalah nuklir Korea Utara, Presiden Lee menjelaskan pendekatan denuklirisasi bertahap melalui proses pembekuan dan pengurangan program nuklir melalui negosiasi, alih-alih mengandalkan sanksi semata. Menanggapi hal tersebut, Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan berkontribusi dalam penyelesaian isu Semenanjung Korea.

Presiden Lee juga menegaskan kembali komitmen Korea untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan memperkuat kemampuan pertahanan secara mandiri. Pada saat yang sama, ia menyatakan dukungan terhadap permintaan Amerika Serikat untuk mempercepat pembangunan kapal militer. Kedua pemimpin juga sepakat untuk mengadakan pertemuan golf di masa mendatang, yang semakin memperkuat hubungan kepercayaan antara kedua pemimpin.

Tantangan Diplomasi Korea

Diplomasi pragmatis pemerintahan Lee Jae Myung diarahkan untuk memperkuat peran Korea sebagai negara yang bertanggung jawab di tingkat global, berpartisipasi secara lebih aktif dalam berbagai isu internasional, serta memajukan kepentingan nasional.

Namun, selain upaya mengatasi inflasi dan memperkuat rantai pasok, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah normalisasi hubungan dengan Korea Utara dan Rusia, yang saat ini semakin mempererat kerja sama mereka.

Rusia juga menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Korea. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun tidak menunjukkan keberatan untuk bernegosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Oleh karena itu, apabila dalam proses penyelesaian perang di Ukraina dilakukan pelonggaran sanksi secara bertahap serta langkah-langkah positif seperti pembukaan kembali penerbangan langsung, Rusia kemungkinan besar akan merespons secara positif.

Di sisi lain, Korea Utara menolak Pernyataan Bersama Korea-UE yang menegaskan bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara tidak dapat diakui. Korea Utara juga menyebut Republik Korea sebagai negara asing yang bersifat permusuhan dan mengabaikan tawaran dialog dari pemerintah Korea.

Dalam situasi tersebut, pemerintah Korea perlu terus mempertahankan aliansi Korea-Amerika Serikat dan memperkuat kesiapsiagaan keamanan nasional. Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu secara konsisten menyampaikan komitmennya terhadap perdamaian, koeksistensi, dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan penuh kesabaran.

Selain mendorong dan mendukung dialog antara Amerika Serikat dan Korea Utara, pemerintah Korea juga perlu menunjukkan pendekatan yang inklusif dengan mendukung normalisasi hubungan Amerika Serikat-Korea Utara maupun Jepang-Korea Utara, terlepas dari isu nuklir yang masih menjadi permasalahan tersendiri.

Korea juga perlu terus menyampaikan kepada Tiongkok dan Rusia komitmennya terhadap rekonsiliasi serta koeksistensi di Semenanjung Korea. Jika posisi yang mengedepankan koeksistensi terus dipertahankan, terdapat harapan bahwa Korea Utara pada akhirnya akan kembali ke meja perundingan dan bersedia membangun hubungan yang didasarkan pada perdamaian dan koeksistensi.

Karena itu, pemerintah perlu terus membangun dukungan publik terhadap kebijakan rekonsiliasi dan kerja sama antar-Korea, sekaligus melanjutkan berbagai proposal kepada Korea Utara, upaya menjalin kontak, serta langkah-langkah diplomatik secara konsisten guna mewujudkan normalisasi hubungan antar-Korea.

Hong Hyun-ik, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Korea untuk UNESCO, sejak tahun 1997 telah meneliti isu-isu keamanan nasional dan strategi nasional Korea di Sejong Institute, termasuk isu nuklir Korea Utara, hubungan antar-Korea, aliansi Republik Korea–Amerika Serikat, hubungan Republik Korea–Rusia, serta pembentukan rezim perdamaian di Semenanjung Korea. Ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Institut Penelitian Urusan Luar Negeri dan Ketua Subkomite Urusan Luar Negeri dan Keamanan Nasional di Komite Perencanaan Kebijakan Negara.