Mantan Presiden Institut Penelitian Urusan Luar Negeri
KTT Korea–Tiongkok di Awal Tahun Baru
Pilar utama kebijakan luar negeri Korea tidak diragukan lagi adalah aliansi dengan Amerika Serikat. Namun, jika mempertimbangkan dampaknya terhadap perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea serta terhadap perekonomian Korea, peran Tiongkok tidak kalah penting.
Tiongkok merupakan negara tetangga yang telah menjalin pertukaran dengan Korea selama ribuan tahun. Pada saat yang sama, sejak terjadinya pembagian Semenanjung Korea, Tiongkok berbatasan langsung dengan Korea Utara serta menyumbang lebih dari 90 persen perdagangan Korea Utara dan memasok energi dengan harga murah, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Semenanjung Korea.
Oleh karena itu, meskipun kerja sama dengan Amerika Serikat sangat penting untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara, kerja sama dengan Tiongkok juga harus berjalan beriringan guna menata kembali perdamaian di Semenanjung Korea dan mewujudkan reunifikasi damai.
Hubungan Korea–Tiongkok yang sempat membeku akibat kebijakan pembatasan budaya Korea (Hallyu ban) oleh Tiongkok setelah penempatan sistem THAAD pada tahun 2016, semakin memburuk hingga mendekati hubungan semi-permusuhan akibat diplomasi ideologis yang condong pada satu pihak di bawah pemerintahan Yoon Suk Yeol.
Namun demikian, dengan memanfaatkan kesadaran Presiden Xi Jinping akan pentingnya APEC, Presiden Lee Jae Myung mengundang Presiden Xi sebagai tamu negara dan bertemu dengannya di Gyeongju, sehingga membuka jalan bagi normalisasi hubungan bilateral.
Pemerintah Korea kemudian memanfaatkan momentum tersebut dengan mendorong kunjungan Presiden Lee ke Tiongkok dalam waktu dekat. Meskipun Tiongkok biasanya tidak suka menerima tamu negara asing pada awal tahun, Tiongkok mengakui pentingnya posisi strategis Korea dan menyepakati penyelenggaraan KTT bilateral di Beijing hanya dua bulan kemudian.
Membangun Landasan Pemulihan Kepercayaan dan Normalisasi Menyeluruh
Pihak Tiongkok menunjukkan penghormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pertemuan kali ini. Penyambutan di bandara ditingkatkan dari level wakil menteri menjadi menteri, dan Presiden Xi Jinping secara langsung lebih dahulu keluar untuk menyambut Presiden Lee.
Fakta bahwa seluruh pejabat dengan peringkat negara tertinggi, yakni peringkat satu hingga tiga—termasuk Perdana Menteri dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional yang setara dengan Ketua Parlemen—turut hadir dalam pertemuan tersebut juga dipandang sebagai bentuk perhatian dan penghormatan khusus.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan capaian yang substantif. Korea tidak hanya berfokus pada normalisasi hubungan, tetapi juga pada peningkatan kerja sama yang saling menghormati dan saling menguntungkan, serta pada penciptaan fondasi perdamaian di Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut sekaligus sumber-sumber baru bagi pertumbuhan dan pembangunan.
Capaian terbesar dari pertemuan ini adalah semakin dalamnya kepercayaan personal antara kedua pemimpin. KTT yang semula dijadwalkan berlangsung selama 30 menit akhirnya berlanjut hingga 90 menit, mencerminkan adanya keterhubungan pribadi yang terbangun melalui dialog yang terbuka, tulus, dan melampaui pembahasan isu-isu formal semata.
Presiden Lee mengusulkan agar kedua negara memaksimalkan kerja sama yang saling menguntungkan di bidang ekonomi, industri, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan hasil dari diplomasi pragmatis berorientasi kepentingan nasional yang dijalankan pemerintahan Lee Jae-myung, yang menemukan titik temu yang selaras dengan pendekatan diplomasi Tiongkok yang menekankan mencari titik persamaan sambil menyisihkan perbedaan serta pragmatisme berbasis fakta.
Kedua pihak mengakui bahwa, seiring kemajuan teknologi Tiongkok, hubungan ekonomi bilateral telah bergeser dari struktur pembagian kerja yang bersifat vertikal menjadi hubungan kerja sama yang kompetitif. Atas dasar tersebut, mereka sepakat untuk membangun pola kerja sama horizontal yang baru di industri-industri maju, termasuk kecerdasan buatan (AI).
Pada KTT November 2025 ditandatangani tujuh nota kesepahaman (MoU). Dalam pertemuan kali ini jumlahnya meningkat tajam menjadi 14. Dengan tambahan penandatanganan dokumen hibah atas artefak budaya “patung singa batu” Tiongkok yang berada di Korea kepada pihak Tiongkok, total terdapat 15 dokumen yang ditandatangani.
Secara khusus, penandatanganan kesepakatan mengenai pengoperasian mekanisme konsultasi reguler antara kementerian yang membidangi industri dan perdagangan kedua negara, peningkatan investasi antar kawasan industri, serta MoU kerja sama teknologi digital, diperkirakan akan mendorong perluasan kerja sama lintas sektor industri.
Tidak ada pernyataan bersama yang dikeluarkan, maupun pernyataan konkret dari pihak Tiongkok mengenai upaya untuk denuklirisasi Semenanjung Korea atau mendorong dialog antar-Korea. Menurut penjelasan Presiden Lee, sejak awal memang sulit mengharapkan Tiongkok untuk menyampaikan sikap yang jelas, mengingat perlunya mempertimbangkan hubungan Tiongkok–Korea Utara.
Meski demikian, Presiden Lee tetap meminta Presiden Xi untuk memainkan peran mediasi demi perdamaian di Semenanjung Korea, termasuk dalam penyelesaian masalah nuklir Korea Utara. Presiden Xi menanggapi dengan menilai upaya-upaya yang telah dilakukan Korea sejauh ini dan menyatakan, "Diperlukan kesabaran.”
Walaupun pernyataan konkret tidak dipublikasikan, fakta bahwa kedua negara sepakat untuk terus mencari pendekatan yang kreatif dinilai sebagai perkembangan yang menggembirakan. Tiongkok memiliki ruang yang semakin besar untuk memainkan peran konstruktif, termasuk dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog antar-Korea maupun dialog Korea Utara–Amerika Serikat serta mendukung terwujudnya dialog-dialog tersebut.
Presiden Lee tampaknya mencapai kesimpulan sementara bahwa, dalam jangka panjang, denuklirisasi Semenanjung Korea tetap harus dipertahankan, sementara dalam jangka pendek kompromi yang mencakup penghentian program nuklir Korea Utara dengan imbalan kompensasi atau konsesi yang sepadan merupakan pendekatan yang realistis. Tiongkok juga menyatakan kesepahaman serta kesediaannya untuk menyampaikan ketulusan Presiden Lee kepada pihak Korea Utara.
Meskipun penyelesaian penuh kebijakan pembatasan budaya Korea (Hallyu ban) diperkirakan masih memerlukan waktu, sebagai langkah awal diharapkan akan dilakukan pembukaan secara bertahap dan progresif—antara lain melalui perluasan pertukaran di bidang olahraga, termasuk go dan sepak bola, sementara pemutaran drama dan film akan dibahas pada tahap selanjutnya.
Terkait struktur ilegal di Laut Barat, sesuai dengan usulan Presiden Lee, pertemuan tingkat wakil menteri untuk penetapan garis tengah juga dijadwalkan akan digelar dalam tahun ini.
Nilai Sejati Diplomasi Pragmatis
Yang terpenting, nilai sejati dari pertemuan kali ini terletak pada fakta bahwa kedua pemimpin tidak hanya berhasil membangun kepercayaan yang kuat, tetapi juga menyepakati pemulihan hubungan secara menyeluruh. Secara khusus, komitmen untuk mengatasi sentimen kebencian di masing-masing negara diperkirakan akan menjadi pendorong penting dalam memperkuat fondasi kerja sama yang nyata.
Presiden Lee, dengan menegaskan pandangan bahwa hubungan bilateral dikelola berdasarkan prinsip saling menghormati dengan menempatkan kepentingan nasional utama masing-masing pihak sebagai pusat, menyatakan penghormatan terhadap prinsip Satu Tiongkok serta menekankan perlunya Korea memiliki kapal selam bertenaga nuklir untuk tujuan pertahanan.
Lebih lanjut, ia juga mengusulkan latihan pencarian dan penyelamatan bersama antara angkatan laut kedua negara. Langkah ini dipandang sebagai penegasan otonomi strategis Korea, yang tetap menjadikan aliansi Korea–Amerika Serikat sebagai poros strategi luar negerinya, sekaligus mempertahankan kerja sama dengan negara-negara di sekitarnya.
Kedua pemimpin negara menyepakati pandangan bahwa mereka berbagi sejarah perjuangan bersama melawan kekuatan asing. Meski demikian, Presiden Lee menjaga keseimbangan melalui retorika diplomatik yang terukur, tanpa perlu memprovokasi Jepang secara berlebihan.
Dengan meminimalkan potensi konflik dengan negara lain dan menekankan kerja sama yang saling menguntungkan, garis besar diplomasi pragmatis Presiden Lee—yang menekankan hidup damai bersama dan meraih kemakmuran bersama—diperkirakan akan terus menunjukkan nilai sejatinya, baik dalam KTT dengan Perdana Menteri Takaichi di Prefektur Nara maupun dalam kebijakan terhadap Korea Utara.
Hong Hyun-Ik, mantan Presiden Institut Penelitian Urusan Luar Negeri, telah melakukan penelitian sejak tahun 1997 di Institut Sejong mengenai isu nuklir Korea Utara, hubungan antar-Korea, aliansi Korea–Amerika Serikat, hubungan Korea–Rusia, serta pembentukan rezim perdamaian di Semenanjung Korea, yang berkaitan dengan keamanan nasional dan strategi nasional Korea. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Subkomite Urusan Luar Negeri dan Keamanan Nasional dalam Komite Perencanaan Kebijakan Negara.