Diplomasi Korea pada APEC Berhasil Raih Kerja Sama Internasional dan Keuntungan Nasional
Hong Hyun-ik
Mantan Direktur Eksekutif Institut Penelitian Urusan Luar Negeri
Presiden Lee Jae Myung menghadapi tantangan besar dalam awal pemerintahannya melalui penyelenggaraan KTT APEC (Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik) yang digelar di Gyeongju. KTT APEC merupakan pertemuan multilateral internasional berskala besar yang dihadiri lebih dari 20 orang pemimpin negara dunia.
Hanya empat bulan setelah dilantik, Presiden Lee harus menyelesaikan permasalahan terkait kurang siapnya penginapan dan ruang pertemuan APEC. Rangkaian APEC dapat selesai tanpa permasalahan yang berarti berkat kemampuan komando dari Perdana Menteri Kim Min-seok serta kerja sama dari pihak pemerintah dan swasta, seperti Kementerian Luar Negeri, Kantor Kepresidenan Republik Korea, dan Kamar Dagang dan Industri Korea.
Suasana pertemuan tersebut juga cukup berat karena persaingan strategi ketat antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, hal tersebut membawa dua kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu kebijakan dengan perdagangan yang dilindungi dan pemberlakuan tarif serta kebijakan perdagangan bebas dan kerja sama multilateral.
Korea sebagai tuan rumah masih berada pada awal masa pemerintahan baru, sementara hubungan dengan tiga mitra terpenting dalam kebijakan luar negeri dan perdagangannya masih belum sepenuhnya terbentuk. Ketiga mitra yang dimaksud adalah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.
KTT Korea-AS yang digelar pada tanggal 25 Agustus 2025 (waktu setempat) telah memupuk kepercayaan antara presiden Korea dengan AS. Akan tetapi, kesepakatan tarif impor terus tertunda selama tiga bulan karena tuntutan yang cukup berlebihan dari pihak AS, seperti tuntutan struktur, tujuan dan distribusi keuntungan dari investasi Korea sebesar 350 dolar di AS dalam negosiasi tarif dan investasi yang dilakukan pada akhir Juli 2025. Hal ini membuat hubungan antara Korea dan AS menjadi tidak menentu.
Presiden Lee sudah memperkuat kepercayaan dengan mantan Perdana Menteri Jepang, Ishiba Shigeru, dalam kunjungannya ke Jepang pada bulan Agustus 2025. Keduanya pun telah sepakat untuk melakukan diplomasi ulang-alik kembali secara reguler. Akan tetapi, hubungan tersebut tiba-tiba berubah seiring dengan turunnya Ishiba dan naiknya Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri Jepang yang baru. Hubungan keduanya sulit diprediksi karena latar belakang Presiden Lee yang liberal, sedangkan PM Takaichi memiliki kebijakan berarah konservatif.
Hubungan Korea dan Tiongkok menjauh akibat penempatan THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) oleh tentara Amerika Serikat yang berada di Korea pada tahun 2016. Hubungan keduanya semakin memburuk akibat diplomasi pemerintahan mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang sarat muatan ideologi.
Melalui APEC, Presiden Lee memiliki kesempatan untuk mempererat kepercayaan antarpresiden dan menormalkan hubungan Korea dengan ketiga negara tersebut.
Presiden Lee berhasil menyepakati investasi Korea ke AS sebesar 350 miliar dolar melalui KTT Korea-AS. Perusahaan-perusahaan Korea sepakat untuk memimpin proyek MASGA (Make American Shipbuilding Great Again) di bidang perkapalan sebesar 150 miliar dolar. Korea menerima permintaan AS untuk investasi langsung sebesar total 200 miliar dolar dengan membagi investasi tersebut ke dalam 10 tahun untuk memastikan kestabilan pasar keuangan. Kedua belah pihak juga telah membentuk sarana pengumpulan dana pokok agar bisa berinvestasi sebesar maksimal 20 miliar dolar per tahun dan membagi dua keuntungan tersebut.
Kesepakatan tersebut mampu menghapuskan ketidakpastian hubungan antara Korea dengan AS serta memulihkan kestabilan hubungan keduanya. Presiden Lee bahkan berjanji untuk menerima tawaran AS dalam pembangunan kapal selam nuklir dan suplai bahan bakar nuklir sehingga aliansi Korea dan AS semakin erat.
Korea menargetkan anggaran pertahanan nasional untuk bisa naik hingga mencapai 3,5% PDB (Produk Domestik Bruto) pada sepuluh tahun ke depan. Oleh karena itu, Korea dan AS sepakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait fleksibilitas strategi tentara AS di Korea serta mendorong alih kembali wewenang pengendalian operasi militer pada masa perang dari tentara AS ke tentara Korea.
Presiden Lee juga melakukan pertemuan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, yang mengunjungi Korea untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Keduanya berhasil memulihkan kembali hubungan persahabatan antara Korea dengan Tiongkok melalui kerja sama yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan memiliki manfaat timbal balik yang tinggi.
Untuk memulihkan pasar keuangan yang tidak stabil akibat investasi Korea ke AS, Korea dan Tiongkok sepakat untuk memperbarui perjanjian currency swap untuk won dan yuan senilai 70 triliun won yang masa berlakunya habis pada bulan Oktober 2025.
Korea dan Tiongkok pun sepakat untuk menanggapi bersama kejahatan internasional dan penipuan daring yang saat ini membuat banyak rakyat Korea menjadi korban.
Tak hanya itu, kedua belah pihak pun sepakat untuk melakukan negosiasi tahap kedua untuk perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Korea dan Tiongkok serta memperluas kerja sama dan pertukaran dalam bidang konten serta budaya. Tiongkok pun berjanji untuk menyelesaikan permasalahan bangunan ilegal di Laut Kuning melalui perundingan.
Berbagai kesepakatan antara Korea dan Tiongkok tersebut membuktikan bahwa hubungan timbal balik antara keduanya telah dimulai kembali serta berarah kepada masa depan.
KTT Korea-Jepang pun berhasil memupuk kepercayaan antarpemimpin walaupun keduanya memiliki kecenderungan yang berbeda. Korea dan Jepang sepakat untuk bekerja sama dengan berarah pada masa depan serta melanjutkan diplomasi ulang-alik.
Presiden Lee mengakui bahwa PM Takaichi merupakan politisi yang luar biasa dan mengungkapkan bahwa ia ingin mengunjungi kampung halaman PM Takaichi suatu hari nanti, yaitu Prefektur Nara.
KTT APEC pun berhasil mencapai hasil yang bermakna. Deklarasi Gyeongju berhasil diadopsi melalui kerja keras dan kemampuan diplomasi gigih Korea walaupun deklarasi para pemimpin negara tersebut awalnya sulit dicapai karena konflik kebijakan antara AS dengan Tiongkok.
Hingga pertemuan setingkat menteri terakhir yang digelar sebelum KTT, ungkapan terkait Organisasi Perdagangan Dunia atau perdagangan bebas masih terkandung di dalam dokumen deklarasi.
Deklarasi pada pemimpin mengandung ungkapan, "Perdagangan dan investasi yang kuat sangat penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik," serta frasa, "Memperdalam kerja sama ekonomi."
Tujuan pertemuan juga berhasil diselamatkan dengan menambahkan, "Upaya pelaksanaan agenda Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (Free Trade Area of the Asia-Pacific/FTAAP)," yang disampaikan oleh Presiden Xi.
Tak hanya itu, Deklarasi Gyeongju juga mengandung, "Pengakuan terhadap kontribusi positif budaya dan industri kreatif untuk pertumbuhan ekonomi," yang dipimpin oleh Korea.
Tak hanya itu, KTT APEC juga berhasil membentuk Inisiatif AI APEC dan Kerangka Bersama APEC untuk Menanggapi Perubahan Demografi yang dipimpin oleh Korea.
Hal-hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah Korea telah berhasil menggelar berbagai pertemuan bilateral dengan sukses serta mempertimbangkan sudut pandang pihak terkait yang merupakan inti dari diplomasi praktis.
Korea menanamkan pandangan komunitas di bawah kesepakatan negara-negara anggota di Asia Pasifik sekaligus bekerja sama dengan seluruh negara agar bisa mencapai pertumbuhan yang timbal balik. Korea telah berhasil membuat panduan untuk mendorong kemakmuran bersama.
Tugas ke Depan
KTT APEC telah berakhir. Sekarang pemerintah Korea harus menyelesaikan berbagai tugas kebijakan yang penuh tantangan. Beberapa hal penting yang harus cepat diselesaikan antara lain adalah negosiasi tarif dan investasi antara Korea dan AS, penyelesaian hal-hal yang sudah disepakati dalam bidang pertahanan, serta dokumentasi serta pelaksanaan sistematis hal-hal tersebut.
Tak hanya itu, perundingan juga perlu dimulai untuk merevisi perjanjian kerja sama nuklir dan merumuskan secara konkret pembangunan kapal selam bertenaga nuklir. Hal tersebut terutama karena Galangan Kapal Hanwha Philly di Philadelphia tidak memiliki peralatan untuk membangun kapal selam sehingga otoritas Korea dan AS harus terus bernegosiasi.
Masalah pengadaan bahan bakar berupa uranium yang diperkaya juga harus menghasilkan kesepakatan yang tertulis dan jelas. Seluruh proses ini membutuhkan negosiasi dan diplomasi untuk menyelesaikan pertentangan dengan negara-negara sekitar, seperti dengan Tiongkok.
Presiden Lee tidak lama lagi akan mengunjungi Tiongkok melalui undangan Presiden Xi. Kunjungan tersebut akan menjadi kesempatan untuk memperkuat kepercayaan antarpresiden serta mendorong pengembangan hubungan kemitraan kerja sama strategis berarah masa depan.
Korea memerlukan kemampuan diplomasi agar bisa mendorong Tiongkok untuk berperan lebih aktif dalam memperbaiki hubungan antar-Korea serta mewujudkan perdamaian, kestabilan, dan denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Melalui diplomasi ulang-alik dengan Kepang, komunikasi antarpemimpin harus diperkuat. Selain itu hubungan perdagangan dan kerja sama dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, serta budaya harus diperluas.
Sebagai negara yang menjadi jembatan penghubung, Korea harus berperan dalam mendukung penyelenggaraan KTT trilateral antara Korea, Tiongkok, dan Jepang secara berkelanjutan.
Konflik antara AS dan Tiongkok mulai mereda berkat KTT AS-Tiongkok yang digelar dalam periode APEC, tetapi konflik tersebut bisa memanas kembali kapan saja. Oleh karena itu, Korea harus berupaya untuk mendorong rekonsiliasi AS dan Tiongkok sambil berusaha untuk mengembangkan teknologi termutakhirnya sendiri agar Korea mampu bergerak mandiri. Korea juga perlu aktif untuk menjaga kestabilan jaringan suplai dan mendiversifikasi komoditas ekspor.
Apabila Korea melakukan upaya yang bertahap dan proaktif untuk meredakan ketegangan serta membangun kepercayaan antar-Korea sekaligus menciptakan kondisi dan memberikan dukungan agar pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Kim Jong-un dapat terwujud, maka Semenanjung Korea akan memasuki babak baru.
Hong Hyun-ik telah meneliti keamanan dan strategi nasional Korea sejak tahun 1997 di Institut Sejong. Hal-hal yang ia teliti antara lain adalah permasalahan nuklir di Korea Utara, hubungan antar-Korea, aliansi Korea-AS, hubungan Korea dengan Rusia, serta sistem perdamaian di Semenanjung Korea. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri di Komite Presiden untuk Perencanaan Kebijakan.
