Profesor emeritus Universitas Sejong
Menjelang kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat, Presiden Lee Jae Myung pada tanggal 23 Agustus 2025 terbang lebih dahulu ke Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba.
Langkah ini memunculkan pertanyaan. Mengapa Presiden Lee memilih Jepang ketimbang AS sebagai tujuan luar negeri pertamanya setelah menjabat?
Washington selama ini hampir selalu menjadi destinasi pertama seorang presiden Korea. Namun, Presiden Lee mematahkan tradisi itu dengan memilih Tokyo. Hal tersebut merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Keputusan ini ditafsirkan sebagai upaya untuk tetap menjaga poros aliansi Korea-AS sekaligus menekankan pentingnya kerja sama regional dan otonomi diplomasi. Sejak tahun 2000, Korea mulai menunjukkan perubahan identitas dalam kebijakan luar negerinya terhadap AS akibat pergeseran generasi. Tujuannya adalah untuk melepaskan citra sebagai pengikut sepihak AS dan memperkuat kemandirian nasional.
Meski kerja sama keamanan antara Korea dan Jepang sangat dibutuhkan, isu-isu sensitif, termasuk sengketa sejarah dan teritorial selama ini kerap menjadi penghambat. Gagalnya penandatanganan General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) dan Acquisition and Cross-Servicing Agreement pada 2012, serta penghentian GSOMIA pada 2019, menjadi contoh nyata.
Karena itu, pemerintahan Lee tampaknya sengaja memilih Jepang sebagai kunjungan pertama sebelum AS, dengan membingkainya sebagai pengelolaan sengketa sejarah dan diplomasi pragmatis” demi menekan biaya politik domestik di masa depan.
Masyarakat sipil Korea selama ini menunjukkan daya mobilisasi yang kuat dalam isu-isu sejarah. Sebaliknya, terhadap upaya persuasi opini publik di Jepang dan pelaksanaan diplomasi yang produktif, masyarakat sipil justru mengambil posisi berseberangan. Pada awal masa jabatannya, Presiden Lee mengumumkan prinsip dan prosedur normalisasi hubungan Korea-Jepang. Hal ini mencakup "menghadapi masa lalu sembari membangun hubungan bilateral yang berorientasi pada masa depan" serta "pertimbangan bagi para korban," yang patut dicermati. Upaya untuk menghadirkan mekanisme komunikasi dan partisipasi dengan masyarakat sipil dapat dipahami sebagai bagian dari pola pikir strategis pemerintahan Lee dalam menyerap oposisi domestik.
Tahun 2025 memiliki makna ganda bagi Korea: peringatan 80 tahun kemerdekaan sekaligus 60 tahun normalisasi hubungan diplomatik dengan Jepang. Momen ini mempertemukan tantangan penyembuhan luka masa lalu dan rekonsiliasi yang berorientasi ke depan.
Bagi publik Korea, peringatan kemerdekaan berpotensi kembali membangkitkan memori penjajahan Jepang, memicu perdebatan sipil yang intens. Di sisi lain, peringatan normalisasi hubungan memberi peluang meninjau kembali kematangan institusional kerja sama Korea-Jepang melalui pendekatan dua jalur: mengelola sengketa sejarah dan memperdalam kerja sama ekonomi serta keamanan.”
Dengan demikian, keputusan Presiden Lee berkunjung ke Jepang lebih dahulu dapat dimaknai sebagai komitmen Korea dan Jepang untuk mengubah politik internasional berbasis konflik menjadi politik internasional berbasis manajemen hubungan.
Pertemuan puncak terbaru ini memberi keuntungan nyata: legitimasi politik, percepatan kerja sama ekonomi, teknologi, dan rantai pasok. Kedua negara memiliki sifat komplementer di sektor material semikonduktor, baterai, dan proses manufaktur canggih. Rantai pasok yang stabil bisa meredam kecenderungan kedua pemerintah mencari isu pengalih konflik saat terjadi guncangan ekonomi domestik. Kerja sama struktural juga dapat menjadi penyangga kelembagaan terhadap potensi kesalahan diplomatik di tingkat kepemimpinan.
v Dari sisi keamanan, kebangkitan Tiongkok serta ancaman nuklir dan rudal Korea Utara semakin menegaskan pentingnya kolaborasi Korea-Jepang dan kerja sama trilateral dengan AS. Pertemuan ini menghasilkan paket yang terdiri atas manajemen isu sensitif dan peningkatan kerja sama teknis (berbagi informasi, keamanan maritim, dan respons rudal bersama).
Pernyataan bersama menyebut kerja sama menghadapi isu nuklir Korea Utara, tetapi tidak menyentuh ancaman dari Tiongkok, serupa dengan pertemuan Korea-AS. Dengan demikian, Korea berhasil menghindari risiko geopolitik terkait Tiongkok.
Kedua pihak sepakat melanjutkan kembali diplomasi shuttle, mengatur pertemuan reguler antar kepala negara dan menteri, serta membangun mekanisme kerja sama praktis di bidang rantai pasok dan teknologi mutakhir. Mereka juga menyepakati pembentukan kanal komunikasi krisis reguler. Di sektor ekonomi dan keamanan, keduanya berkomitmen pada investasi bersama di material inti, semikonduktor, dan baterai untuk memperkuat jaminan investasi timbal balik.
Kesimpulannya, keputusan Presiden Lee untuk terlebih dahulu mengunjungi Jepang merupakan upaya memanfaatkan momentum simbolis tahun 2025 guna mengubah politik internasional berbasis konflik menjadi politik internasional berbasis manajemen hubungan sekaligus menanamkan penyangga bagi kerja sama yang bersifat pragmatis.
Kendati masih terdapat keterbatasan struktural, termasuk isu sejarah dan teritorial, pengaktifan dini jalur kerja sama kelembagaan, ekonomi-keamanan, dan trilateral Korea-AS-Jepang dipandang mampu menekan pemanfaatan politik atas konflik serta mengubah inersia hubungan bilateral.
Isu sejarah memang tidak dapat diselesaikan secara instan. Namun, dengan langkah tambahan yang berfokus pada korban, tata kelola multilapis, serta perancangan diplomasi publik, manajemen berkelanjutan yang mengarah pada rekonsiliasi penuh tetap dimungkinkan.
Keputusan Presiden Lee untuk terlebih dahulu mengadakan pertemuan bilateral dengan Jepang memiliki makna strategis bukan karena niat untuk mematahkan konvensi, melainkan untuk menggeser inersia dalam merespons risiko kompleks di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial. Meskipun langkah diplomatik ini belum memadai untuk benar-benar memperbaiki hubungan bilateral, hal itu dapat dianggap telah sangat memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi tugas tersebut.
Profesor emeritus Yuji Hosaka mengajar ilmu politik di Universitas Sejong, Seoul.