Korea Selatan sedang berusaha untuk beralih ke struktur ekonomi global. Korea Selatan juga telah mencapai pertumbuhan pesat dalam waktu singkat. Dalam proses ini, kebijakan ekonomi lebih berpusat pada ekspor melalui perusahaan besar daripada perusahaan kecil-menengah. Hal tersebut menyebabkan masalah pengembangan yang tidak seimbang antara perusahaan besar dan perusahaan kecil-menengah.

Untuk mengatasi masalah tersebut dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi, muncul kebutuhan akan pertumbuhan bersama yang merupakan masalah internasional akibat krisis ekonomi global tahun 2008.

Pada bulan Desember 2010, pemerintah membentuk Komite Pertumbuhan Bersama untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan besar dan perusahaan kecil-menengah melalui konsultasi. Organisasi ini menyebarkan suasana pertumbuhan bersama dalam industri, menghitung dan menerbitkan indeks pertumbuhan bersama untuk perusahaan besar, serta menetapkan standar untuk industri atau jenis barang yang cocok untuk usaha kecil dan menengah. Organisasi ini juga berperan dalam menyelesaikan konflik industri antara perusahaan besar serta usaha kecil dan menengah berdasarkan konsensus sosial.

Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang diadakan di Kota Seoul pada tahun 2010 juga membahas hal tersebut. Konferensi Tingkat Tinggi G20 diadakan karena masyarakat internasional mengakui bahwa pertemuan G7 yang berpusat pada negara-negara maju memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan diskusi internasional yang mencakup negara-negara berkembang utama setelah krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008. Meskipun proporsi atau peran negara-negara berkembang dalam perekonomian dunia telah meningkat secara signifikan selama 30 tahun terakhir, sistem keuangan internasional tidak mencerminkan perubahan tersebut. Oleh karena itu, Konferensi Tingkat Tinggi G20 ditingkatkan dari pertemuan tingkat menteri keuangan menjadi konferensi tingkat tinggi.

Konferensi Tingkat Tinggi G20 diadakan di Kota Seoul, Korea Selatan, pada bulan November 2010, dengan partisipasi para pemimpin dari 20 negara dan perwakilan dari organisasi internasional yang berpengaruh. Korea Selatan memegang jabatan ganda, yaitu sebagai tuan rumah sekaligus negara ketua Konferensi Tingkat Tinggi G20. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan telah bergerak dari peran pasif dalam ketertiban internasional hingga memainkan peran aktif.

Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, KTT G20 mengadopsi Deklarasi Seoul dengan 20 pasal dan menyepakati 74 kesepakatan. Selain itu, disertakan pula tiga lampiran pengumuman, yaitu Konsensus Pembangunan Seoul untuk Pertumbuhan Bersama (Seoul Development Consensus for Shared Growth), Rencana Aksi Multitahun (Multi-year Action Plan), dan Rencana Aksi Anti-Korupsi (Anti-Corruption Action Plan).

Deklarasi Seoul bertujuan untuk menekankan peran negara berkembang dan negara maju baru dengan mengakhiri perang nilai tukar antara negara-negara besar dan mereformasi IMF yang berpusat pada negara-negara maju. Selain itu, Deklarasi Seoul juga bertujuan untuk menstabilkan pasar keuangan global dan mewujudkan dukungan pembangunan ekonomi bagi negara-negara miskin. Deklarasi Seoul memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan status Korea Selatan di perekonomian internasional dan pasar keuangan.