Kebijakan

2026.11.19

Komite III Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi mengenai situasi hak asasi manusia di Korea Utara pada tanggal 18 November 2026 (waktu setempat). Foto menunjukkan Presiden Lee Jae Myung menyampaikan pidato utama pada tanggal 22 September 2026 (waktu setempat) di ruang sidang Majelis Umum PBB, Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. (Cheong Wa Dae)

Komite III Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi mengenai situasi hak asasi manusia di Korea Utara pada tanggal 18 November 2026 (waktu setempat). Foto menunjukkan Presiden Lee Jae Myung menyampaikan pidato utama pada tanggal 22 September 2026 (waktu setempat) di ruang sidang Majelis Umum PBB, Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. (Cheong Wa Dae)



Penulis: Margareth Theresia

Komite III Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rancangan resolusi mengenai situasi hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara pada tanggal 18 November 2026 (waktu setempat).

Kementerian Luar Negeri Korea pada 19 November 2026 mengungkapkan bahwa rancangan resolusi itu diajukan bersama oleh 58 negara, termasuk Korea, dan disetujui dengan 95 suara mendukung, 14 suara menolak, serta 58 abstain.

Resolusi tersebut dijadwalkan untuk diadopsi secara final dalam sidang pleno Majelis Umum PBB pada Desember 2026.

Resolusi ini mengutip laporan penilaian menyeluruh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang diterbitkan pada September 2025 dan menyatakan bahwa situasi HAM di Korea Utara secara keseluruhan tidak membaik atau bahkan memburuk selama sepuluh tahun terakhir.

Resolusi itu juga memuat keprihatinan baru atas pengawasan digital dan penindasan berbasis teknologi.

Atas usulan Republik Korea, resolusi itu juga menekankan pentingnya dialog dan keterlibatan dengan Korea Utara, termasuk dialog antar-Korea.

Resolusi tersebut juga menyerukan kemajuan dalam penanganan persoalan kemanusiaan terkait orang-orang yang diculik oleh Korea Utara, orang-orang yang ditahan di sana, prajurit Republik Korea yang menjadi tawanan perang, serta keluarga yang terpisah.

Selain itu, resolusi tersebut mendorong Korea Utara untuk terlibat dalam mekanisme HAM PBB.

Pemerintah Republik Korea menyatakan akan terus bekerja sama dengan masyarakat internasional agar situasi HAM warga Korea Utara benar-benar membaik.


margareth@korea.kr

konten yang terkait