Penulis: Hong Angie

Biaya resepsi perkawinan dan rumah merupakan beban yang sangat berat bagi generasi muda di Korea. Hal itu mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan berbagai bantuan agar beban kaum muda di Korea semakin berkurang saat menikah.

Potret di atas merupakan resepsi perkawinan pasangan pengantin pertama yang menikah melalui proyek U:ON Wedding pada tanggal 7 Juni 2026 di Pusat Bantuan Taman Ulsan, Kota Ulsan. (Pemerintah Kota Ulsan)

Gedung pernikahan publik dengan harga sewa yang terjangkau

Jumlah mempelai yang memilih untuk menikah dengan skala kecil semakin banyak seiring dengan semakin beragamnya pilihan untuk menggelar resepsi perkawinan.

Pemerintah daerah pun mulai membuka berbagai fasilitas publik untuk digunakan sebagai aula resepsi serta memberikan berbagai paket perkawinan.

Salah satu kebijakan yang mendapatkan perhatian publik di Korea adalah proyek U:ON Wedding yang didorong oleh Pemerintah Kota Ulsan.

Melalui proyek tersebut, calon pengantin baru bisa mendapatkan paket perkawinan dengan harga yang terjangkau, mulai dari aula resepsi, baju pengantin, tata rias pengantin, hingga dekorasi aula resepsi.

Pasangan pengantin pertama yang mendapatkan bantuan melalui U:ON Wedding telah menggelar resepsi mereka pada tanggal 7 Juni 2026 di Pusat Bantuan Taman Ulsan.

Kebijakan terkait pembukaan fasilitas publik untuk gelaran resepsi perkawinan pun kini semakin meluas ke berbagai daerah di Korea.

Pemerintah Kota Seoul serta Pemerintah Provinsi Gyeonggi dan Gyeongsangnam pun turut membuka ruang publik dan taman luar ruangan mereka sebagai ruang resepsi perkawinan bagi warganya.


Perumahan umum khusus untuk pengantin baru

Salah satu kebijakan utama terkait perumahan di Korea adalah penyediaan perumahan umum khusus untuk pengantin baru.

Pada setiap pembangunan apartemen baru, pihak pengembang harus menyediakan sebagian huniannya khusus untuk para pengantin baru.

Menurut Korea Real Estate Board, proporsi warga berusia 30-an ke bawah yang berhasil mendapatkan pasokan hunian dari pendaftaran secara nasional tercatat sebesar 58%, yaitu 8.266 orang dari 14.241 orang.

Hasil ini berhasil diperoleh melalui skema pasokan khusus bagi pengantin baru sebesar maksimal 50% dari apartemen swasta dan 80% dari perumahan umum.

Pemerintah juga secara aktif memperluas pasokan hunian sewa publik yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar, salah satunya melalui pemberian prioritas kepada keluarga yang memiliki anak untuk menanggulangi rendahnya angka kelahiran di Korea.

Beragam kebijakan hunian bagi pasangan pengantin baru dan kaum muda yang diinformasikan dalam Portal Hunian Seoul. (tangkapan layar laman resmi Portal Hunian Seoul)

Kebijakan untuk meringankan beban pinjaman jaminan rumah

Kebijakan lainnya yang didorong oleh pemerintah daerah adalah pinjaman lunak untuk membantu para pengantin baru yang tidak memiliki biaya untuk jaminan rumah.

Pemerintah Kota Seoul telah menurunkan persyaratan program bantuan sewa bulanan rumah untuk pemuda agar bisa membantu para pemuda di Seoul yang belum memiliki rumah.

Cakupan penerima manfaat diperluas dari yang sebelumnya hanya diberikan untuk rumah tangga dengan satu orang anggota, menjadi pasangan pengantin baru tanpa anak, keluarga orang tua tunggal muda, hingga kaum muda yang menjadi korban penipuan jeonse (biaya jaminan rumah).

Selain itu, pemkot juga memberikan pinjaman lunak dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan pasar untuk membantu pembiayaan jeonse dan pembelian rumah.

Pemerintah daerah lainnya memberikan bantuan lain dengan uang tunai.

Pemerintah Kota Daejeon menyediakan insentif pernikahan hingga lima juta won bagi pasangan pengantin baru, sementara Jindo-gun di Provinsi Jeollanam memberikan hingga tiga juta won.

Pemerintah Kota Gunpo di Provinsi Gyeonggi membantu tanggungan biaya hunian hingga tiga juta won per rumah tangga berdasaarkan persentase tertentu dari biaya sewa bulanan atau jeonse.


shong9412@korea.kr