Penulis: Kim Hyelin

Penurunan 17,5% angka kematian akibat kecelakaan kerja, penghapusan piutang macet jangka panjang senilai 1,8 triliun won, penerapan layanan perawatan komunitas terpadu secara nasional, serta peningkatan populasi sebesar 4,7% di wilayah percontohan pedesaan menjadi rapor satu tahun pemerintahan Lee Jae Myung. Pemerintah Lee mengusung target sektor sosial berupa "masyarakat dengan fondasi yang kuat."



Menulis Ulang Hak Buruh

Revisi Undang-Undang Serikat Buruh yang telah disahkan Majelis Nasional dikenal luas sebagai UU Amplop Kuning. Aturan tersebut memuat ketentuan yang memperluas tanggung jawab perusahaan induk sebagai pemberi kerja hingga mencakup pekerja subkontrak serta membatasi tuntutan ganti rugi terhadap buruh yang melakukan aksi mogok kerja. Hari Pekerja juga resmi diubah namanya menjadi Hari Buruh.

Jumlah korban kecelakaan kerja juga menurun. Pemerintah menyiapkan kebijakan terpadu keselamatan kerja dan meningkatkan anggaran program pencegahan kecelakaan industri menjadi 1,5758 triliun won, tertinggi sepanjang sejarah. Hasilnya, jumlah korban meninggal akibat kecelakaan industri pada kuartal pertama tahun ini turun 17,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). Angka tersebut menjadi yang terendah untuk kuartal pertama sejak statistik terkait mulai disusun pada tahun 2022.

Pemerintah juga memperkuat kesejahteraan pekerja serta keseimbangan kerja dan keluarga. Mulai tahun 2027, pemerintah akan memperkenalkan "tunjangan keadilan" bagi 73 ribu pekerja kontrak jangka pendek dengan masa kerja kurang dari satu tahun, atau sekitar separuh dari total 146 ribu pekerja kontrak di sektor publik. Tunjangan tersebut diberikan secara bertingkat sebesar 8,5–10% dari nilai dasar yang disesuaikan dengan masa kontrak, dengan standar sebesar 2,545 juta won per bulan atau sekitar 118% dari upah minimum.

Penggunaan cuti pengasuhan anak juga meningkat 39,1% YoY. Secara khusus, pengguna cuti pengasuhan dari kalangan pria melonjak 60,7% hingga mencapai 67 ribu orang.



Menjadikan Keselamatan sebagai Tanggung Jawab Negara

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Dasar Keselamatan Publik untuk pertama kalinya dalam 12 tahun sejak peristiwa tenggelamnya Kapal Sewol, sekaligus secara resmi menjamin hak atas keselamatan warga negara dalam hukum. Pemerintah juga mengundang keluarga korban dari empat tragedi besar, termasuk tragedi Itaewon, dalam satu acara untuk menyampaikan permintaan maaf resmi dan memberikan dukungan. Langkah ini menandai perubahan yang menempatkan keselamatan sebagai ranah hukum dan tanggung jawab negara.

Perubahan juga terlihat jelas di lapangan. Luas area terdampak kebakaran hutan pada musim semi tahun ini menurun lebih dari 99% YoY, tanpa adanya korban jiwa. Waktu pemadaman api utama juga berkurang 58%, dari rata-rata 3 jam 44 menit dalam lima tahun terakhir menjadi 1 jam 34 menit tahun ini. Sepanjang tahun, berbagai acara berskala besar, termasuk konser BTS di Gwanghwamun berlangsung tanpa satu pun kecelakaan akibat kerumunan.



Penyelesaian Kredit Macet Jangka Panjang untuk Membuka Jalan Pemulihan

Kredit macet jangka panjang menjadi hambatan besar bagi masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi. Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah meluncurkan Dana Lompatan Baru. Pemerintah mengambil alih kredit macet senilai 8,4 triliun won dengan nilai pinjaman di bawah 50 juta won yang telah menunggak lebih dari tujuh tahun, sekaligus langsung menghentikan penagihan terhadap sekitar 660 ribu orang. Dari jumlah tersebut, utang senilai 1,8 triliun won milik 200 ribu warga kelompok rentan diprioritaskan untuk lebih dahulu dihapus.

Pemerintah juga menurunkan hambatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Suku bunga produk keuangan rakyat berbasis kebijakan pemerintah, termasuk jaminan khusus Sunshine Loan bagi peminjam dengan skor kredit terendah, diturunkan dari sebelumnya maksimal 15,9% menjadi 12,5%. Pemerintah juga meluncurkan "Pinjaman Penghubung Masa Depan Pemuda", yang memberikan pinjaman hingga 5 juta won dengan bunga tahunan 4,5% bagi pemuda pengangguran atau mereka yang baru memasuki dunia kerja dengan riwayat kredit yang masih terbatas.



Jaring Kesejahteraan yang Menjangkau Kehidupan Sehari-hari

Sistem layanan perawatan dan pendampingan juga mengalami perubahan. Seiring pemberlakuan "Undang-Undang Dukungan Terpadu untuk Perawatan Regional seperti Layanan Medis dan Perawatan Jangka Panjang", pemerintah memperluas layanan perawatan terpadu ke seluruh negeri. Sistem ini memungkinkan lansia, penyandang disabilitas, dan pasien gangguan mental menerima layanan medis dan perawatan secara bersamaan di lingkungan tempat tinggal masing-masing tanpa harus masuk fasilitas perawatan atau rumah sakit. Rata-rata, setiap penerima manfaat kini terhubung dengan 3,3 jenis layanan.

Tunjangan kebutuhan hidup dasar dalam program jaminan penghidupan minimum juga dinaikkan menjadi 2,08 juta won per bulan untuk keluarga beranggotakan empat orang, pertama kalinya melampaui angka 2 juta won. Program "Just Dream", yang menyediakan makanan dan kebutuhan pokok secara langsung bagi warga yang kesulitan mendapatkan makanan sekaligus menghubungkan mereka dengan layanan konsultasi kesejahteraan, telah mencatat lebih dari 100 ribu pengguna secara kumulatif.

Program percontohan pendapatan dasar di wilayah pedesaan dan perikanan juga menunjukkan hasil yang berarti. Program tersebut memberikan 150 ribu won per bulan dalam bentuk voucer mata uang lokal kepada warga di daerah dengan penurunan populasi untuk mendorong konsumsi di wilayah setempat. Penyaluran dimulai sejak Februari 2026 di sepuluh gun. Setelah program dijalankan, populasi di wilayah percontohan meningkat 4,7%. Sebanyak 43% pendatang baru tercatat berasal dari wilayah metropolitan Seoul dan kota-kota besar di sekitarnya. Jumlah toko mitra terdaftar di wilayah percontohan juga meningkat 13,2%.



Negara Hadir sejak Awal Kehidupan Warga

Pendidikan dan layanan pengasuhan anak yang menjadi tanggung jawab negara juga mulai berjalan secara penuh. Setelah sekitar 278 ribu anak usia lima tahun menerima manfaat pendidikan dan pengasuhan gratis pada Juli 2025, cakupan program diperluas menjadi sekitar 503 ribu anak usia empat hingga lima tahun mulai Maret tahun ini. Biaya taman kanak-kanak dan penitipan anak yang sebelumnya ditanggung orang tua masing-masing turun 41,4% dan 18,3% YoY. Jumlah anak yang menggunakan layanan taman kanak-kanak dan penitipan anak juga meningkat sekitar 65 ribu orang.

Pemerintah juga mulai memberikan voucer senilai 500 ribu won per tahun bagi siswa kelas tiga sekolah dasar untuk mengikuti program setelah jam sekolah. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pembangunan "Sistem Pendidikan dan Pengasuhan Anak Berbasis Komunitas". Jumlah siswa sekolah dasar yang mendapatkan layanan pengasuhan di bawah tanggung jawab negara meningkat 108 ribu orang YoY.

Dalam upaya pemerataan regional, sebanyak 35 sekolah negeri mandiri dan SMK berbasis kerja sama industri baru mulai beroperasi. Pemerintah juga mendorong program pembangunan 10 universitas setara Seoul National University serta sistem pembinaan talenta yang berpusat pada universitas daerah. Tingkat persaingan masuk universitas daerah tercatat meningkat 11,6% YoY.

Presiden Lee dalam rapat kabinet pada tanggal 20 Mei 2026 menyatakan bahwa untuk menghadirkan perubahan yang lebih besar dan lebih nyata dalam kehidupan rakyat, pemerintah perlu kembali mengingat semangat awal dan memperbarui komitmen dalam menjalankan pemerintahan sekaligus menunjukkan arah kebijakan untuk tahun kedua pemerintahannya.

Jika satu tahun terakhir menjadi masa peletakan fondasi hukum dan kelembagaan, maka tugas pada sisa masa jabatan adalah mengubah fondasi tersebut menjadi perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

kimhyelin211@korea.kr