Foto di atas menunjukkan Konferensi Peninjauan Para Pihak pada Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir yang digelar pada tanggal 27 April 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa, New York, Amerika Serikat. (Yonhap News)

Penulis: Jeong Euiseok

Pemerintah Republik Korea memastikan kembali tekad untuk menyelesaikan permasalahan nuklir di Korea Utara secara bertahap dan nyata.

Korea dan Prancis menggelar pertemuan bersama bertajuk "Tantangan Nuklir Korea Utara dan Upaya Menjaga Integritas Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir (NPT)" pada tanggal 5 Mei 2026 (waktu setempat) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.

Wakil Perwakilan Tetap Korea untuk PBB, Kim Sangjin, hadir dalam pertemuan tersebut sebagai salah satu panelis.

Ia menilai bahwa pembubaran Panel Komite Sanksi Korea Utara di Dewan Keamanan PBB serta kerja sama erat antara Korut dengan Rusia telah mendorong peningkatan kemampuan Korea dalam pengembangan senjata nuklir dan peluru kendali.

Oleh karena itu, denuklirisasi dalam waktu singkat dinilai sulit untuk dilakukan sehingga denuklirisasi Semenanjung Korea harus dilakukan secara bertahap dan nyata.

Direktur Jenderal Keamanan Internasional Kemenlu, Ha Wi-young, menekankan bahwa semakin cepat lingkungan strategis di Semenanjung Korea berubah, semakin penting pula untuk tetap teguh mempertahankan tujuan denuklirisasi penuh.

Ia pun menambahkan bahwa kesempatan diplomatik untuk denuklirisasi pun penting sehingga perlu untuk mempersiapkannya dari awak.

Para peserta pertemuan hari itu menyepakati perlunya untuk menjaga integritas dan kredibilitas NPT dalam usaha untuk mendorong denuklirisasi di Semenanjung Korea.


innocence@korea.kr