Kebijakan

2026.04.22

Menteri Kehakiman Jung Sung-ho (tengah) terlihat sedang menyampaikan sambutan dalam Dewan Konsultatif Perbaikan Sistem Visa Mahasiswa Internasional yang diluncurkan pada tanggal 20 April 2026 di Kompleks Pemerintah Gwacheon, Provinsi Gyeonggi. (Kementerian Kehakiman)

Menteri Kehakiman Jung Sung-ho (tengah) terlihat sedang menyampaikan sambutan dalam Dewan Konsultatif Perbaikan Sistem Visa Mahasiswa Internasional yang diluncurkan pada tanggal 20 April 2026 di Kompleks Pemerintah Gwacheon, Provinsi Gyeonggi. (Kementerian Kehakiman)



Penulis: Aisylu Akhmetzianova

Seleksi visa mahasiswa internasional ke Korea akan diperketat, sementara masa tinggal setelah masuk ke Korea dibuat lebih fleksibel dengan pengelolaan oleh universitas.

Kementerian Kehakiman pada tanggal 20 April 2026 mengumumkan pembentukan Dewan Konsultatif Perbaikan Sistem Visa Mahasiswa Internasional di tengah era 300 ribu mahasiswa internasional.

Dewan konsultatif publik-swasta ini dibentuk untuk membahas transformasi sistem kebijakan visa mahasiswa internasional antara pemerintah dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah menarik talenta asing secara strategis serta mendorong mereka menetap di daerah setelah menempuh pendidikan di Korea, guna berkontribusi pada perekonomian domestik.

Dewan menetapkan prinsip perbaikan berupa verifikasi ketat visa mahasiswa internasional (D-2, D-4) sebelum masuk ke Korea dan pengelolaan fleksibel setelah masuk ke Korea.

Kementerian Kehakiman akan membangun sistem pengelolaan masuk mahasiswa internasional yang transparan melalui kerja sama dengan universitas, perwakilan diplomatik Korea di luar negeri, serta lembaga agen pendidikan swasta. Pemerintah juga akan memperkuat verifikasi latar belakang pendidikan bersama Kementerian Pendidikan dan instansi terkait.

Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa mahasiswa internasional yang memiliki niat belajar yang kuat dan kemampuan bahasa Korea tidak akan ditolak hanya karena keterbatasan finansial. Pada saat yang sama, strategi perekrutan talenta unggul yang disesuaikan juga akan disiapkan agar Korea menjadi pilihan utama.

Setelah mahasiswa internasional masuk ke Korea, universitas akan diberi kewenangan untuk mengelola mereka secara mandiri. Selain itu, pemerintah akan merancang sistem visa berjenjang agar izin tinggal dapat berlanjut hingga tahap bekerja.

Dewan ini diikuti oleh Wakil Menteri Kehakiman Lee Jin-su serta perwakilan dari asosiasi perguruan tinggi, lembaga penelitian pendidikan, dan otoritas imigrasi. Hasil akhir akan diumumkan pada Agustus 2026.

aisylu@korea.kr

konten yang terkait