Kebijakan

2026.03.30

Tenaga medis Pusat Layanan Medis Keliling Provinsi Gyeonggi memberikan perawatan dengan mengunjungi rumah penerima layanan. (Pemerintah Provinsi Gyeonggi)

Tenaga medis Pusat Layanan Medis Keliling Provinsi Gyeonggi memberikan perawatan dengan mengunjungi rumah penerima layanan. (Pemerintah Provinsi Gyeonggi)



Penulis: Kim Hyelin

Program Perawatan Terpadu Berbasis Komunitas resmi diberlakukan secara nasional pada tanggal 27 Maret 2026. Program tersebut memungkinkan lansia dan penyandang disabilitas memperoleh layanan perawatan di rumah sendiri, bukan di rumah sakit atau fasilitas.

Menurut Survei Kondisi Lansia 2023 oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, sebanyak 87,2% responden memilih "tetap tinggal di rumah saat ini" sebagai bentuk hunian yang diinginkan. Bahkan dalam kondisi kesehatan yang memburuk hingga sulit hidup mandiri, 48,9% tetap ingin tinggal di rumah mereka.

Pada tahun yang sama, survei terhadap penyandang disabilitas menunjukkan bahwa 84,8% penyandang disabilitas berusia 19 tahun ke atas menderita rata-rata 2,5 penyakit kronis. Hal ini menegaskan urgensi dukungan medis dan perawatan yang terintegrasi. Namun, selama ini sistem layanan yang terfragmentasi membuat masyarakat harus mengunjungi berbagai institusi secara terpisah untuk mengakses layanan medis, perawatan, dan kesejahteraan.

Kini sistem tersebut mulai berubah. Dengan hanya satu kali pengajuan di pusat layanan administrasi lokal (eup, myeon, dong) atau di Badan Asuransi Kesehatan Nasional, layanan satu pintu dapat langsung diakses. Setelah melalui penilaian komprehensif, rencana dukungan individual disusun mencakup empat bidang utama: layanan kesehatan, manajemen kesehatan, perawatan jangka panjang, serta bantuan dalam aktivitas sehari-hari yang terintegrasi.

Penerapan nasional ini merupakan hasil verifikasi lapangan melalui proyek percontohan yang melibatkan 16 wilayah (2019–2022) serta program uji coba di 12 wilayah lainnya (2023–2025).

Jincheon-gun di Provinsi Chungcheongbuk, yang menjadi model nasional, selama tujuh tahun pelaksanaan program, berhasil meningkatkan proporsi lansia dan penyandang disabilitas yang tetap tinggal di rumah setelah keluar dari rumah sakit. Selain itu, wilayah ini juga menghemat lebih dari 1,5 miliar won per tahun dalam biaya tunjangan perawatan jangka panjang lansia.

Sementara itu, Yuseong-gu di Daejeon menurunkan risiko rawat inap ulang dengan menyediakan layanan kunjungan medis dan makanan bergizi secara terpadu bagi lansia berisiko tinggi yang hidup sendiri.

Daedeok-gu juga mencatat penurunan hingga 79% pada tingkat depresi pengasuh melalui program perawatan bagi lansia dengan demensia ringan. Hasil survei program uji coba menunjukkan bahwa 69,8% pengasuh menyatakan beban perawatan mereka berkurang setelah penerapan sistem perawatan terpadu.

Pemerintah Pyeongchang-gun, Provinsi Gangwon, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan enam lembaga profesional pada tanggal 26 Maret 2026 untuk membangun sistem perawatan terpadu. (Pemerintah Pyeongchang-gun)

Pemerintah Pyeongchang-gun, Provinsi Gangwon, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan enam lembaga profesional pada tanggal 26 Maret 2026 untuk membangun sistem perawatan terpadu. (Pemerintah Pyeongchang-gun)



Pemerintah memperkuat dukungan fiskal dan infrastruktur tenaga kerja untuk menunjang implementasi program. Anggaran terkait tahun ini meningkat hampir 13 kali lipat, dari 7,1 miliar won pada tahun sebelumnya menjadi 91,4 miliar won. Dari jumlah tersebut, 62 miliar won dialokasikan untuk memperluas layanan di tingkat daerah.

Dukungan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, dengan mempertimbangkan tingkat penuaan penduduk serta ketersediaan layanan medis. Sebanyak 5.346 tenaga khusus juga telah ditempatkan di 229 pemerintah daerah di seluruh negeri. Selain itu, jaringan rujukan juga dioperasikan melalui 1.162 rumah sakit mitra. Rumah sakit tersebut akan merujuk pasien yang membutuhkan perawatan kepada pemerintah daerah sebelum dipulangkan.

Jumlah lansia dan penyandang disabilitas yang diperkirakan membutuhkan dukungan terpadu mencapai sekitar 2,42 juta orang. Penerima manfaat akan dipilih berdasarkan tingkat kebutuhan perawatan, tanpa mempertimbangkan tingkat pendapatan. Pemerintah berencana memperluas cakupan dukungan secara bertahap, dimulai dari kelompok berisiko tinggi yang paling membutuhkan.

Wilayah rentan layanan sosial, termasuk daerah kepulauan dan terpencil, juga akan mendapat layanan ini. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan telah memilih enam provinsi—Incheon, Gangwon, Chungcheongnam, Jeollabuk, Jeollanam, dan Jeju—untuk menyediakan layanan perawatan terpadu berbasis kebutuhan lokal mulai bulan April 2026.

Di wilayah kepulauan, termasuk Goheung, Wando, Jindo, dan Sinan di Provinsi Jeollanam, layanan perawatan akan memanfaatkan robot berbasis kecerdasan buatan (AI). Sementara itu, di Biyangdo, Jeju, akan diterapkan layanan terpadu yang menggabungkan dukungan kehidupan sehari-hari dan kesehatan mental.

Pemerintah menyatakan bahwa implementasi kali ini akan menjadi titik awal untuk menyempurnakan sistem secara bertahap. Hingga tahun 2027 sebagai fase awal, sebanyak 30 jenis layanan inti akan diprioritaskan untuk diintegrasikan. Memasuki fase stabilisasi pada tahun 2028, cakupan dukungan akan diperluas hingga mencakup gangguan mental. Pada tahap lanjutan mulai tahun 2030, layanan akan diperluas menjadi 60 jenis, termasuk rehabilitasi kunjungan, pendampingan ke rumah sakit, hingga perawatan akhir hayat. Pada paruh kedua tahun ini, pemerintah juga berencana menyusun rencana induk lima tahunan berbasis hasil survei lapangan untuk mendukung implementasi sistem yang menyeluruh dan berkelanjutan.

kimhyelin211@korea.kr

konten yang terkait