Penulis: Kim Hyelin

Pemerintah Korea telah menetapkan arah baru diplomasi publik yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan.

Kementerian Luar Negeri pada tanggal 13 November 2025 menyatakan bahwa dalam Rapat Komisi Diplomasi Publik ke-10, kementerian tersebut memutuskan untuk mengakhiri lebih awal Rencana Induk Diplomasi Publik Kedua (2023–2027) dan telah mengesahkan Rencana Induk Diplomasi Publik Ketiga, yang akan diberlakukan mulai tahun 2026 hingga 2030.

Rencana ini disusun karena kebutuhan untuk menata kembali secara menyeluruh strategi diplomasi publik semakin besar di tengah perubahan lingkungan internasional—mulai dari semakin intensnya persaingan AS–Tiongkok, bangkitnya Global South (negara-negara berkembang dan negara non-Barat), hingga meluasnya isu-isu lintas batas, termasuk perubahan iklim dan kecerdasan buatan (AI).

Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa rencana tersebut juga mencerminkan meningkatnya pentingnya penyampaian informasi negara secara akurat akibat penyebaran informasi palsu dan manipulatif, serta meningkatnya permintaan terhadap bentuk diplomasi publik terpadu yang menggabungkan unsur budaya, ekonomi, dan teknologi.

Di bawah visi "Berkontribusi pada pertumbuhan dan perdamaian global melalui K-Initiative bersama rakyat," pemerintah menetapkan tiga tujuan: meningkatkan kepentingan nasional berbasis K-Initiative, memperkuat peran sebagai negara yang bertanggung jawab di tingkat global, serta membangun ekosistem diplomasi publik yang terpadu dan sistematis.

Pemerintah menilai bahwa inti perubahan dalam Rencana ketiga ini adalah perluasan cakupan diplomasi publik—tidak lagi berfokus pada memperkenalkan Korea, tetapi juga pada penanganan isu-isu global serta sektor industri dan teknologi.

Ciri lainnya ialah meningkatnya partisipasi para aktor non-negara, termasuk generasi muda, pemerintah daerah, diaspora Korea, dan kalangan bisnis, serta penguatan diplomasi publik digital melalui konten imersif yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), augmented reality (AR), dan virtual reality (VR).

Rencana tersebut juga mencakup arah baru untuk memperluas peran Korea dalam menghadapi tantangan global, termasuk krisis iklim, rantai pasok, dan keamanan ekonomi.

Sebanyak 11 agenda prioritas dan 32 agenda rinci mencakup berbagai bidang, antara lain perluasan pemahaman mengenai K-Initiative, diplomasi publik yang terhubung dengan daya saing industri, pengembangan diplomasi publik digital, penguatan diplomasi publik kebijakan berdasarkan negara dan kawasan, serta perluasan diplomasi publik partisipatif masyarakat.

Dukungan terhadap studi Korea dan pendidikan bahasa Korea di luar negeri, penataan sistem respons terhadap informasi palsu dan manipulatif, serta penguatan komunikasi kebijakan dengan negara-negara non-Barat juga termasuk dalam agenda prioritas.

Pemerintah berencana secara bertahap meningkatkan anggaran diplomasi publik hingga tahun 2030, serta memperkuat sistem kerja sama yang dipusatkan pada perwakilan diplomatik di luar negeri guna meningkatkan efektivitas kebijakan.

Anggaran diplomasi publik Kementerian Luar Negeri ditargetkan meningkat lebih dari 6% setiap tahun, dan pemerintah juga akan terus memperluas pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk diplomasi publik serta jaringan antarperwakilan luar negeri.

Kementerian Luar Negeri menyatakan, "Berdasarkan rencana induk ini, kami akan memperkuat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kapasitas diplomasi publik warga, serta memperluas kesempatan partisipasi langsung."

kimhyelin211@korea.kr