Hosaka Yuji
Dosen Sekolah Pascasarjana Adminstrasi Publik Universitas Korea

Presiden Lee Jae Myung dan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menggelar KTT (konferensi tingkat tinggi) Korea-Jepang kembali pada tanggal 19-20 Mei 2026 di Kota Andong, Provinsi Gyeongsangbuk.

Keduanya berdiskusi mengenai kerja sama dalam bidang keamanan ekonomi dan energi dalam suasana yang bersahabat. Keduanya pun sepakat untuk memperluas komunikasi terkait kerja sama dan tanggapan terhadap Korea Utara.

Diplomasi ulang-alik Korea-Jepang dinilai telah kembali berada di jalurnya. Namun, berbeda dengan kesan luarnya yang tampak gemilang, kondisi di baliknya cukup rumit.

Hubungan Korea dan Jepang saat ini berada di titik ujian berat karena kerja sama harus dilakukan saat adanya ketidakpercayaan.

Kerja sama dalam bidang keamanan merupakan salah satu agenda utama keduanya. Pemerintah Jepang sedang mengupayakan penandatanganan ACSA (Persetujuan Pengadaan dan Pertukaran Layanan) dengan Korea.

ACSA merupakan kerangka kerja yang memungkinan Korea dan Jepang untuk saling menyediakan dukungan satu sama lain, seperti untuk amunisi, bahan bakar, dan transportasi.

Jepang sebelumnya telah menandatangani perjanjian serupa dengan sejumlah negara utanam seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris.

Di tengah meningkatnya ekspansi maritim Tiongkok serta ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, Jepang berencana membangun sistem kerja sama militer praktis dengan Republik Korea.

Dalam pertemuan wakil menteri luar negeri dan pertahanan nasional Korea-Jepang yang digelar pada tanggal 7 Mei 2026, pihak Jepang telah meminta penandatanganan ACSA.

Akan tetapi, kewaspadaan Korea terhadap Jepang masih mengakar dengan kuat. Di Korea sendiri masih terdapat penolakan terhadap 'integrasi militer dengan Jepang'.

Di kalangan progresif di Korea, penolakan terhadap penandatanganan ACSA cukup kuat karena perjanjian tersebut dinilai sama dengan 'pembentukan aliansi militer nyata antara Korea dengan Jepang'.

Oleh karena itu, Jepang mencoba untuk memulai kerja sama secara terbatas, bukan langsung mendorong perjanjian secara menyeluruh. Salah satu contohnya adalah 'pengisian bahan bakar timbal balik' antarpesawat militer Korea dan Jepang.

Pemerintah Jepang berencana membangun sistem yang memungkinkan pesawat tempur dan patroli Korea dan Jepang untuk mengisi bahan bakar di pangkalan kedua negara meski scara terbatas.

Kerja sama tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan kemungkinan situasi darurat di Selat Taiwan maupun di Semenanjung Korea.

Pada kenyataannya, pada musim gugur tahun 2025, Korea dan Jepang sempat mempertimbangkan latihan militer bersama dan kerja sama pengisian bahan bakar di sekitar Okinawa.

Akan tetapi, rencana tersebut sudah kandas. Tim akrobatik khusus Angkatan Udara Republik Korea, Black Eagles, melakukan penerbangan di atas Pulau Dokdo pada November 2025.

Jepang lalu memprotes hal tersebut dan menolak dukungan pengisian bahan bakar di Okinawa yang sebelumnya sempat dijadwalkan.

Secara resmi, Jepang menjelaskan keputusan tersebut sebagai 'pertimbangan operasional'. Akan tetapi, di Korea muncul opini bahwa 'Jepang telah menyalahgunakan kerja sama militer untuk menegaskan klaim teritorialnya.'

Kritik terkait pun bermunculan di Jepang. Sebagian pihak mempertanyakan usaha Jepang untuk terus meminta kerja sama di saat pihak Korea terus memprovokasi isu wilayah. Kritik pihak Jepang tersebut sulit diterima oleh pihak Korea.

Pemerintah Korea dan Jepang disebut tengah berunding untuk menyesuaikan kerja sama pengisian bahan bakar tersebut pada awal Juni 2026. Namun, apakah kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik?

Terlepas dari realisasinya, kerja sama tersebut memiliki ketidakpastian yang cukup besar seca politik. Sejak awal, titik lemah dalam hubungan Korea dengan Jepang adalah jurang antara 'kebutuhan strategis' dan 'sentimen publik'.

Jika dilihat dari lingkungan keamanan semata, kerja sama antara Korea dan Jepang memang penting.

Ada banyak bidang yang lebih efektif secara rasional apabila keduanya saling terhubung, seperti berbagi informasi mengenai rudal Korea Utara, merespons aktivitas angkatan laut Tiongkok dan Rusia, serta mempertahankan jalur komunikasi laut.

Amerika Serikat pun menempatkan kerja sama trilateral dengan Korea dan Jepang sebagai inti dari strategi Indo-Pasifik.

Akan tetapi, mayoritas masyarakat Korea tidak mempercayai Pasukan Bela Diri Jepang. Kekhawatiran yang mengakar adalah pasukan tersebut dapat memanfaatkan militer Korea dalam operasi mereka, bahkan menjadikannya pijakan untuk kembali menjajah Korea.

Hal yang sama pun berlaku dalam aspek keamanan ekonomi. Korea dan Jepang merupakan pesaing sekaligus pihak yang bergantung pada proses penataan ulang rantai pasok, seperti semikonduktor, baterai penyimpanan energi, dan logam tanah jarang.

Korea unggul dalam kemampuan manufaktur, sementara Jepang memiliki kekuatan dalam bidang material dan peralatan.

Dalam sektor energi pun Korea dan Jepang memiliki kepentingan bersama, terutama dalam pengadaan gas alam cair, pemanfaatan hidrogen, dan teknologi nuklir.

Kenyataan bahwa Korea dan Jepang 'akan menghadapi kesulitan jika tidak bekerja sama' menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya.

Akan tetapi, ketidakpercayaan yang mengakar kuat antara Korea dengan Jepang tetap menjadi penghambat. Masalah mengenai kerja paksa dan wanita penghibur mungkin secara hukum telah selesai, tetapi kini bergeser menjadi masalah persepsi sejarah dan nasionalisme.

Di Korea, kebijakan terhadap Jepang kerap berubah setiap pemerintahan berganti. Sementara itu, pandangan bahwa 'Korea akan selalu mengangkat berbagai masalah antara Korea dan Jepang' masih terus kuat di Jepang.

Kerja sama keamanan pun dapat berubah menjadi konfrontasi saat terkait dengan isu wilayah. Persoalan kerja sama pengisian bahan bakar menjadi simbol yang memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan antara Korea dengan Jepang.

Persepsi Korea dan Jepang terhadap Tiongkok juga memiliki perbedaan yang besar. Jepang dan Tiongkok memperkuat sikap saling waspada sejak November 2026 setelah pernyataan PM Takaichi menjadi pemicunya.

Di sisi lain, Korea tidak dapat mengabaikan hubungan ekonominya dengan Tiongkok. Korea pun memiliki pandangan yang cukup berhati-hati terkait kemungkinan situasi darurat di Taiwan.

Republik Korea dan Jepang mungkin memiliki sudut pandang yang sama dalam respons terhadap Korea Utara, tetapi mereka tidak memiliki arah yang sama dalam merespons Tiongkok.

Pada akhirnya, kerja sama antara Korea dan Jepang pada saat ini sulit dikemas sebagai 'hubungan persahabatan secara menyeluruh'.

Dalam kenyataannya, hubungan Korea dengan Jepang kemungkinan besar akan terus berlanjut sebagai 'hubungan yang masih memendam ketidakpercayaan, tetapi saling bergandengan secara terbatas hanya dalam lingkup yang diperlukan'.

Hambatan untuk menandatangani ACSA secara penuh masih cukup tinggi. Korea dan Jepang mungkin dapat terlebih dahulu mencapai kesepakatan dalam kerja sama sebagian, seperti dalam bidang bantuan bencana, dukungan logistik, dan berbagi informasi.

Akan tetapi, Jepang tampaknya tidak punya pilihan lain selain mengambil satu langkah mundur untuk penandatanganan ACSA secara penuh.

KTT Korea-Jepang yang berlangsung di Andong telah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa hubungan Korea dan Jepang telah memasuki tahap baru. Namun, hubungan tersebut amsih jauh dari rekonsiliasi yang ideal.

Pemicu persoalan sejarah dan wilayah masih tetap ada. Akan tetapi, realitas geopolitik menuntut adanya kerja sama.

Tantangan yang dihadapi Korea dan Jepang saat ini adalah apakah kerja sama bilateral mampu meredam konflik dan menjamin keberlanjutannya.

Keberhasilan kerja sama pengisian bahan bakar yang akan kembali diupayakan pada awal Juni 2026 akan menjadi langkah kecil bagi kemajuan hubungan Korea dengan Jepang.

Sebaliknya, jika kerja sama tersebut kembali kandas akibat persoalan wilayah atau penolakan opini publik, hal tersebut akan membuktikan kepada dunia bahwa kerja sama antara Korea dengan Jepang masih terbatas.

Hubungan Korea dengan Jepang saat ini berada di atas kenyataan yang sangat tidak stabil, yaitu 'bekerja sama karena saling memerlukan, tetapi tidak saling mempercayai satu sama lain'.

Sangat penting saat ini untuk memperdalam kerja sama dengan memisahkan persoalan sejarah dan wilayah dari isu-isu aktual.


Hosaka Yuji merupakan seorang pakar ilmu politik Korea keturunan Jepang yang telah mengajar ilmu politik di Universitas Sejong sejak tahun 1998. Ia telah mendapatkan tanda kehormatan jasa kelas hongjo dari pemerintah Republik Korea atas penelitian dan aktivitasnya terkait kedaulatan Pulau Dokdo.

Setelah mengajar selama 28 tahun di Jurusan Ilmu Politik Universitas Sejong, ia diangkat menjadi dosen istimewa di Sekolah Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Korea. Ia saat ini juga menjabat sebagai Direktur Kehormatan untuk Pusat Kajian Terpadu Dokdo.